SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Penurunan drastis tingkat hunian hotel berbintang di Kalimantan Timur (Kaltim) pada bulan Maret 2025 yang hanya menyentuh angka 36,43 persen tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya kunjungan wisatawan.

Menurut Ketua DPRD Provinsi Kaltim Fraksi Golkar, Hasanuddin Mas’ud, bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah turut memberi kontribusi besar terhadap lesunya aktivitas sektor jasa perhotelan.

Pada tahun 2026 saja kata Hamas, sapaan akrabnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim diperkirakan mengalami penyesuaian signifikan.

“APBD kita diperkirakan turun dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp18 triliun. Ini berdampak langsung ke pengeluaran belanja operasional, termasuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang biasanya dilaksanakan di hotel,” ujarnya pada Senin (5/5) di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Samarinda.

Ia mencontohkan, banyaknya pertemuan yang sebelumnya digelar di hotel kini dialihkan ke fasilitas pemerintah seperti Lamin Odah Etam atau ruang rapat di kantor masing-masing instansi. Gedung DPRD Kaltim sendiri, lanjut Hamas, kini lebih sering dimanfaatkan untuk audiensi dan rapat dengar pendapat (RDP), ketimbang menyewa ruangan hotel.

“Sekarang kita lakukan rapat-rapat di kantor saja. Karena memang efisiensi anggaran. Kalau kelihatan terlalu konsumtif, kita bisa ditegur. Bahkan kunjungan DPRD ke luar daerah juga sudah ditiadakan,” jelasnya.

Kebijakan pembatasan aktivitas luar daerah tidak hanya berlaku bagi anggota legislatif, namun juga staf pendamping. Hasanuddin menyebut, jumlah personel yang ikut dalam kunjungan kini dibatasi ketat, dan sebagian besar agenda dialihkan menjadi kunjungan dalam daerah.

Efek Domino Global

Lebih jauh, Hamas juga mengaitkan kebijakan efisiensi ini dengan kondisi ekonomi global. Ia menyebut beberapa faktor seperti kebijakan moneter Amerika Serikat, perang Rusia-Ukraina, serta pembatasan ekspor pangan oleh negara-negara pemasok turut memicu pemerintah mendorong efisiensi di semua daerah.

“China juga sekarang mulai mengurangi pinjaman ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Harga komoditas andalan Kaltim seperti batu bara anjlok dan CPO juga fluktuatif. Ini semua mengarah pada pembatasan belanja pemerintah,” tuturnya.

Hamas mengakui bahwa industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak dari kebijakan efisiensi ini. Namun, menurutnya, langkah tersebut tetap harus diambil demi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah tidak memangkas seluruh anggaran kegiatan secara total.

“Minimal 50 persen tetap dialokasikan lah. Supaya sektor-sektor seperti perhotelan tidak mati suri, dan PAD dari sektor jasa tetap terjaga,” imbuhnya.

Ia berharap situasi ini hanya berlangsung sementara dan kondisi global segera membaik.

“Kita tidak tahu ke depan, tapi kita berharap ini semua hanya dampak sesaat saja. Industri perhotelan dan jasa lainnya butuh perhatian juga,” pungkasnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimHasanuddin Mas'ud