ANKARA.NIAGA.ASIA — Presiden Recep Tayyip Erdogan memperpanjang dua dekade kekuasaannya dalam Pemilu pada hari Minggu 28 Mei 2023.
Penantangnya, Kemal Kilicdaroglu, menyebutnya sebagai “pemilihan yang paling tidak adil dalam beberapa tahun”. Meski demikian dia tidak membantah hasilnya.
Dilansir Reuters, Senin 29 Mei 2023, hasil resmi menunjukkan Kilicdaroglu memenangkan 47,9% suara, sedangkan Erdogan 52,1%.
Pemilihan tersebut telah dilihat sebagai salah satu yang paling penting bagi Turki. Oposisi percaya kondisi saat ini bisa menggulingkan Erdogan dan membalikkan kebijakannya, setelah popularitasnya dilanda krisis tingginya biaya hidup di Turki.
Sebaliknya, kemenangan memperkuat citranya yang tak terkalahkan, setelah ia mengubah kebijakan domestik, ekonomi, keamanan, dan luar negeri di negara anggota NATO berpenduduk 85 juta orang itu.
Prospek lima tahun lagi pemerintahannya merupakan pukulan besar bagi lawan yang menuduhnya merusak demokrasi saat dia mengumpulkan lebih banyak kekuatan – tuduhan yang dia bantah.
Dalam pidato kemenangan di Ankara, Erdogan berjanji untuk meninggalkan semua perselisihan dan bersatu di belakang nilai-nilai dan impian nasional.
Dia mengatakan pembebasan mantan pemimpin partai pro-Kurdi Selahattin Demirtas, yang dia cap sebagai “teroris,” tidak akan mungkin dilakukan di bawah pemerintahannya.
Erdogan mengatakan inflasi adalah masalah paling mendesak di Turki.
Kekalahan Kilicdaroglu kemungkinan akan diratapi oleh sekutu NATO Turki yang telah khawatir dengan hubungan Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang mengucapkan selamat kepada “sahabatnya” atas kemenangannya.
Presiden AS Joe Biden menulis di Twitter: “Saya berharap dapat terus bekerja sama sebagai Sekutu NATO dalam masalah bilateral dan berbagi tantangan global.”
Hubungan AS dengan Turki telah terhambat oleh keberatan Erdogan terhadap Swedia yang bergabung dengan NATO serta hubungan dekat Ankara dengan Moskow dan perbedaan mengenai Suriah.
Sumber : Reuters | Editor : Saud Rosadi
Tag: Amerika SerikatEropaInternasionalNATOPemiluPolitikTurki