BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA — Kegiatan pembangunan pasti menuai masalah. Namun demikian permasalahan itu jangan sampai menjadi konflik. Tidak terkecuali pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sedang berlangsung saat ini.
Pernyataan ifu disampaikan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Isu-Isu Strategis terkait Ibu Kota Nusantara (IKN), yang berlangsung di Mahakam Ballroom Swiss-Belhotel Balikpapan, Rabu 17 Juli 2024.
FGD digagas dan dihadiri Staf Khusus Presiden (SKP) Grace Natalie, menghadirkan narasumber Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltim Brigjen TNI Hardani Lukitanta Adi, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim, Akmal Malik mengapresiasi dilaksanakannya FGD terkait isu-isu IKN, terutama dalam diskusi mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam membangun IKN.
“Terima kasih Bu Grace sudah datang, dan FGD ini menjadi ruang diskusi yang sangat bagus bagi kita untuk mencarikan solusi atas permasalahan di IKN,” kata Akmal Malik.
Akmal menegaskan setiap kegiatan pembangunan pasti menimbulkan masalah, baik lingkungan, sosial maupun hal lain yang ikut terdampak.
“Yang kita hindari bagaimana masalah itu jangan bermetamorfosa menjadi konflik,” ujar Akmal Malik.
Pada dasarnya, ungkap Akmal, Pemerintah Provinsi Kaltim dan kabupaten kota, serta lembaga di Kaltim sepakat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait IKN.
“Namun ibarat sinetron, maka pemain utamanya adalah Otorita IKN. Tapi kami selaku pemerintah daerah tetap all out mendukung IKN,” Akmal Malik menambahkan.
Akmal yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu pun mengungkapkan ekspektasi masyarakat yang terlalu besar terhadap IKN, menjadi salah satu permasalahan yang harus dikomunikasikan secara efektif.
“Ketika ekspektasi yang begitu tinggi itu, kita gagal meng-organize dan menata dengan baik, maka akan memunculkan riak-riak,” terang Akmal Malik.
Sebab, masalah lahan, ketimpangan ekonomi dan SDM, ketahanan pangan serta kelompok termaginalkan, sering terjadi di sisi apa pun.
Selain itu, pembangunan IKN yang bertahap dengan luasan kawasan dan peruntukkannya, sehingga memerlukan waktu panjang, namun sesuai target yang ditetapkan.
“Tapi semoga kolaborasi dan komunikasi yang efektif di antara kita akan mampu menjadi solusi itu semua,” jelas Akmal Malik.
Grace Natalie mengemukakan FGD bagian dari upaya meresolusi permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam percepatan pembangunan IKN.
“Bapak Presiden berulang kali mengatakan ini (IKN) proyek jangka panjang, bukan proyek setahun dua tahun,” ujar Grace Natalie.
Momentum penting IKN lanjutnya, berada di bulan Juli rencana Presiden RI berkantor dan perayaan 17 Agustus, serta beberapa agenda penting lainnya.
“Inilah maksud FGD kita untuk lebih banyak mendengar dari bapak ibu, guna memperkaya pemahaman kami tentang sisi positif maupun negatifnya IKN,” tambahnya.
Dalam FGD ini, tampak hadir perwakilan kepala daerah kabupaten dan kota se-Kaltim, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kaltim, akademisi, stakeholder terkait dan mitra pembangunan Otorita IKN.
Sumber: Biro Adpim Setdaprov Kaltim | Editor: Saud Rosadi
Tag: Akmal MalikIKNPemprov Kaltim