Forum Masyarakat dan Mahasiswa Tuntut Pemkab Kukar Setop Pemborosan Anggaran

Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar saat menyampaikan tuntutan di kantor Bupati Kukar, Senin (13/5/2024). (Foto Istimewa)

TENGGARONG.NIAGA.ASIA – Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar menuntut agar Pemerintah Kabupaten Kuktai Kartanegara (Kukar)  mengevaluasi APBD Kukar tahun 2024 dan menuntut di setop pemborosan anggaran.

Hal itu disampaikan  Julhansyah (Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unikarta) selaku koordinator lapangan Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar saat berunjukrasa di Kantor Bupati Kukar, Senin (13/5/2024) pukul 09.30 WITA.

Menurut Julhansayah, Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar menuntut Pemkab Kukar menghentikan pemborosan dana APBD, menggratiskan tagihan air bersih bagi masyarakat menengah ke bawah.

Kemudian, minta gratiskan biaya seragam, buku dan perlengkapan sekolah bagi pelajar yang kurang mampu.  Ramaikan pasar-pasar di Kecamatan dengan event-event pemerintah agar pedagang kecil dan UMKM dapat terus bertahan hidup.

“Kami juga menuntut utamakan pemerataan pembangunan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ucapnya.

Selama menyampaikan pendapat, Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar juga membentangkan spaduk  bertuliskan;  Halo Pak Rakyat Lapar; APBD naik tarif air ikut naik, Menyala Bupati ku; Ayook Ramaikan pasar agar pedagang sejahtera, dan – Air bersih gratis untuk rakyat Kukar.

Lebih rinci, dalam orasinya, Julhansyah  bersama rekan-rekannya lebih kurang 30 orang meminta kepada pemerintah daerah agar stop pemborosan anggaran perjalanan dinas dalam kota, luar kota dan luar negeri Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana anggarannya mencapai 437 miliar pada tahun 2024,” ujar Julhansyah.

Anggarkan dana subsidi atau hibah kepada PDAM untuk menggratiskan tagihan air bersih bagi masyarakat menengah ke bawah. Harga bahan pokok semakin mahal, masyarakat jangan di bebani dengan kenaikan tarif PDAM.

Kemudian,  Forum Masyarakat dan Mahasiswa Peduli APBD Kukar meminta agar pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencabut SK Bupati Nomor 359/SK-BUP/HK/2023 Tanggal 20 November 2023 tentang penetapan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam karena di anggap memberatkan bagi masyarakat.

“Gratiskan biaya seragam, buku dan perlengkapan sekolah dari anggaran dinas pendidikan yang besarnya 3 triliun pada tahun 2024 ini untuk 152 ribu pelajar dari TK SD, SMP Negeri/Swasta,” seru Julhansyah.

Pada bagian lain, Julhansyah minta Pemkab Kukar mempercepat pembangunan Pasar Tangga Arung dan ramaikan pasar-pasar di 20 Kecamatan dengan event-event pemerintah agar para pedagang dan UMKM dapat terus survive.

Pemkab Kukar mengutamakan pemerataan pembangunan jalan di 20 Kecamatan dan 237 Kelurahan/Desa.Jangan malah sibuk melapisi dan melebarkan jalan-jalan kota yang sudah baik.

“Kami harapkan agar pemerintah dapat memaksimalkan dana APBD ini untuk tepat sasaran sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Menurut Julhansyah,  mahasiswa turun ke jalan dalam rangka untuk menyuarakan aspirasi dan keluhan masyarakat yang mana kami anggap bahwa kenaikan APBD Kukar tidak sebanding dengan apa yang di rasakan oleh masyarakat saat ini yaitu biaya pendidikan mahal, sembako naik, tarif listrik naik serta pembangunan yang tidak merata di Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: