BONTANG.NIAGA.ASIA – Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian yang terpenting dalam aspek pertumbuhan ekonomi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemanfaatan sosial.

Demikian disampaikan Fraksi Gerindra Bersama Berkarya dalam pemandangan umumnya atas  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, Sabtu (3/7/24).

Menurut Fraksi Gerindra Bersama Berkarya,  pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir masih sangat jauh dari peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah untuk mencapai kemandirian fisikal.

Menurutnya, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kurant memahami tentan kebijakan fiskal jangka Panjang, jangka menengah maupun jangka pendek serta belum sepenuhnya menerpakan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

“Akibatnya itu terjadi Ekonomi Flight dimman Uang yang dimilili Bontang hustru masif berputar di luar daerah,” ucap Sutarmin salah satu anggota Fraksi Gerindra Bersama Berkarya saat membacakan pandangan umum terkait Raperda APBD Perubahan.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika sumbangsi besar dalam APBD tip tahunnya adalar dana bagi Hasil, bantuan keuangan bukan dari pendapatan asli Daerah sehingga berdampak pada rendahnya Human Capital Index.

“Tingginya pengangguran, angka kemiskinan, dan rendahnya IPM daerah serta sejauh mana terobosan dan inovasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD,” pungkasnya. 

Penulis : Kontributor Niaga Asia, Dahlia | Editor : Intoniswan | Advetorial

Tag: Gerindra