SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Giaz, menegaskan bahwa dua perusahaan pemilik kapal tongkang yang menabrak fender Jembatan Mahakam I akan diminta bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang terjadi.

Dua insiden yang dimaksud adalah tabrakan oleh kapal tongkang bermuatan kayu milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) pada Minggu, 16 Februari 2025, dan kapal tongkang bermuatan batu bara milik PT Energi Samudera Logistik (ESL) pada Sabtu malam, 26 April 2025.

“Kami menuntut pertanggungjawaban penuh dari kedua perusahaan tersebut, dan Alhamdulillah mereka menyatakan siap bertanggung jawab. Ini akan menjadi sejarah di Kaltim karena sebelumnya, kasus-kasus seperti ini biasanya ditanggung oleh pemerintah,” kata Giaz saat di temui di gedung E DPRD Kaltim, Senin (5/5/2025).

Menurutnya, tanggung jawab penuh dari perusahaan akan menjadi bukti nyata bahwa DPRD Kaltim tidak “masuk angin”, sekaligus membantah anggapan bahwa lembaga legislatif tidak berpihak kepada masyarakat.

”Kami pastikan bahwa DPRD Kaltim tidak ”masuk angin” dan kami benar-benar membuktikan kepada masyarakat bahwa kedua perusahaan itu akan melakukan ganti rugi penuh.” ucapnya.

Giaz mengungkapkan bahwa kerusakan fender jembatan akibat tabrakan PT PMTS diperkirakan mencapai sekitar Rp35 miliar. Sementara untuk tabrakan kedua oleh PT ESL, proses perhitungan kerugian masih berjalan karena kerusakan yang lebih kompleks.

“Yang kedua ini masih dalam proses perhitungan karena satu batang penopang jembatan itu patah. Ini bukan hal kecil, tapi kami pastikan semua akan diganti. Tinggal sabar sedikit,” ujarnya.

Lebih jauh, Giaz menilai bahwa keberhasilan DPRD dalam mendorong pertanggungjawaban perusahaan ini adalah langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan aparat penegak hukum.

“Selama ini masyarakat sudah apatis, bilang DPRD masuk angin lah, nggak bisa diandalkan. Tapi kami buktikan sekarang bahwa di masa kami ini, DPRD bisa menunjukkan keberpihakan nyata. Bukan cuma omongan,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya akan aktif mengawal kasus ini melalui media sosial agar publik bisa memantau langsung perkembangan dan bukti nyata bahwa DPRD bekerja untuk rakyat.

“Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, keselamatan nyawa, dan integritas lembaga. Masyarakat berhak tahu dan berhak melihat hasilnya secara transparan,” pungkasnya. 

Penulis: Nai | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Jembatan Mahakam