SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Munculnya desakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar disebut dipengaruhi oleh sikap partai berlambang beringin itu yang hingga kini belum memutuskan bakal calon presiden (capres) yang akan diusung pada pemilu 2024 mendatang.

Pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan, munaslub akan sangat mungkin terjadi jika Partai Golkar tidak merapat pada capres yang didukung Presiden Joko Widodo.

Namun, Presiden Jokowi telah membantah bahwa ikut terlibat dalam masalah di internal Partai Golkar.

Desakan munaslub muncul dari beberapa politikus senior Partai Golkar yang menyebut Airlangga telah gagal melaksanakan amanat munas tahun 2019 lalu.

Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam, bahkan meminta Airlangga untuk mengundurkan diri sebagai ketum karena diperiksa dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Airlangga juga membantah bahwa partainya akan melakukan munaslub.

Di sisi lain, beberapa politisi Golkar pun menyampaikan sinyal kesiapannya untuk memimpin Golkar, seperti Luhut Binsar Pandjaitan hingga Bahlil Lahadalia. Selain itu, muncul juga nama Bambang Soesatyo walau dia tidak secara terbuka menyatakan sikapnya.

Menurut, Hendri Satrio, mengatakan, munculnya desakan munaslub di tubuh internal Golkar dikarenakan partai itu hingga kini belum memutuskan sikap politiknya di pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Hendri mengatakan, masa depan Airlangga di kursi ketua umum bergantung pada pilihan Golkar apakah akan mendukung capres pilihan Jokowi dan masuk dalam koalisi pemerintah atau tidak.

“Ini erat kaitannya desakan munaslub itu dengan langkah politik Golkar dalam pemilu 2024. Apakah akan bersama calon Pak Jokowi atau tidak. Kalau tidak sama dengan calon Jokowi sangat mungkin munaslub dilakukan dan Airlangga diganti,” kata Hendri saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (28/07).

Walau demikian, Hendri menambahkan, upaya untuk melengserkan Airlangga tidak akan mudah. “Golkar ini isinya pendekar semua. Jadi pasti akan ada perlawanan kader Golkar terhadap ketua umum baru ‘karbitan’ yang seolah-olah ditentukan oleh penguasa,” katanya.

Hendri juga melihat, apa yang dialami Golkar saat ini mirip dengan kondisi di awal pemerintahan Jokowi, di mana terdapat dualisme kepemimpinan antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

“Ini kelihatannya akan begini dibuatnya, kalaupun tidak ada munaslub, maka akan ada munaslub tandingan. Nanti akan dipilih ketum Golkar yang baru versi pemerintah, mirip-mirip dulu, belah bambu. Golkar ini rentan terbelah bambu untuk kedua kalinya dalam pemerintahan Jokowi,” kata Hendri.

Namun, Presiden Jokowi membantah hal tersebut saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (27/07).

“Interna Partai Golkar. Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar,” kata Jokowi.

“Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet [Bambang Soesatyo] punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita. Urusan internal Golkar,” tambahnya.

Senada, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo juga membantah jika ada intervensi dari pihak luar terkait urusan internal partainya.

“Saya tegaskan dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain di luar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan presiden atau istana. Sama sekali tidak ada ‘cawe-cawe’ dari Istana terhadap Partai Golkar,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (27/07).

‘Dari munaslub hingga diminta mundur’

Salah satu politisi Golkar yang meminta untuk dilakukannya munaslub bahkan mendesak Airlangga untuk mundur dari kursi ketua umum adalah Ridwan Hisjam. Desakan juga datang dari Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Soksi, Lawrence TP Siburian, dan politikus senior Golkar, Zainal Bintang.

Ridwan mengatakan, desakan itu berawal dari keputusan rapat internal antar Dewan Pakar Partai Golkar pada Minggu (09/07), lalu.

Ridwan Hisjam yang menjabat sebagai anggota Dewan Pakar Golkar mengatakan, salah satu hasil dalam rapat itu adalah meminta agar hasil Munas Partai Golkar pada tahun 2019 yang menetapkan Airlangga sebagai bakal calon presiden dievaluasi.

Hal itu disebabkan karena hingga kini, kata Ridwan, Airlangga belum juga ditetapkan sebagai bakal capres, ditambah lagi belum jelas arah dukungan Golkar ke salah satu capres.

“Karena dia [Airlangga] tidak bisa melaksanakan hasil Munas 2019 yang memutuskan dia menjadi capres maka harus diubah keputusannya melalui munaslub.”

“Bukan untuk mengganti ketum, kalau pemilik suara DPD menginginkan Airlangga tetap ketum, ya tidak diganti, tapi kalau pemilik suara minta diganti, ya diganti,” kata Ridwan saat dihubungi Jumat (28/07).

Namun dalam perjalanannya, tambah Ridwan, Airlangga terseret dalam pusaran dugaan korupsi pemberian fasilitas izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya periode 2021-2022.

Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu selama hampir 12 jam pada Senin (24/07) lalu.

“Melihat itu, saya kini tidak lagi bicara munaslub, tapi Airlangga harus mundur karena Golkar harus diselamatkan,” kata Ridwan.

“Bayangkan Ketua Umum Golkar bolak-balik diperiksa di Kejaksaan. Apa tidak hancur Golkar dengan opini yang terbangun di masyarakat,” tambahnya.

Senada, politisi senior Golkar, Zainal Bintang, juga melihat bahwa Airlangga telah gagal menjalankan target yang dibebankan partai kepadanya sebagai ketua umum.

“Dilemanya kan di situ, apakah ada kesanggupan Airlangga mengangkat elektabilitasnya yang hanya 0,7%?” katanya.

Hasil Lembaga Survei Indonesia pada April 2023 lalu menunjukkan elektabilitas Airlangga sebesar 0,7%, di mana yang tertinggi adalah Prabowo Subianto (28,3%) dan Ganjar Pranowo (27,3%).

Zainal melanjutkan, dugaan korupsi CPO juga memunculkan adanya gerakan-gerakan di internal Golkar yang mendesak Airlangga untuk mundur.

“Kasus itu membuat semangat kader-kader Golkar yang siap menjadi caleg turun. Mereka bilang kalau begini terus bisa turun suara Golkar menjadi sisa 50 kursi sekarang. Ini menjadi bom waktu internal, dan memunculkan pemberontakan internal secara alamiah,” kata Zainal.

Perolehan suara Golkar terus mengalami kemerosotan. Pada Pemilu 2004, Golkar menjadi partai pemenang pemilu dengan perolehan 128 kursi DPR (24,4 juta suara). Jumlah itu terus menurun hingga menjadi 85 kursi pada 2019.

Desakan Airlangga untuk mundur juga berasal dari mantan Sekjen Golkar yang juga bekas terpidana korupsi Idrus Marham.

Dia bersama sejumlah politisi Golkar yang mengeklaim mewakili Tim Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar menyampaikan desakan itu dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, Kamis (27/07).

Airlangga: Tidak ada munaslub

Airlangga terpilih menjadi Ketum Golkar periode 2019 hingga 2024. Saat itu Airlangga mengalahkan Bambang Soesatyo yang kini menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Airlangga Hartarto pun buka suara atas polemik yang terjadi di internal partainya, “Golkar tidak ada munaslub,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (26/07).

Di tengah isu munaslub, Airlangga melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani pada Kamis (27/07), walau belum diketahui jelas isi perbincangan mereka.

Senada, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono membantah bahwa partainya akan melakukan munaslub.

“Tidak ada munaslub, hanya ada munas yang akan diselenggarakan di penghujung 2024,” kata Dave yang juga menjelaskan bahwa DPP Golkar akan menentukan pada waktunya dukungan dalam pemilu 2024.

Kemudian, Ketua DPP Golkar lain, Ace Hasan Syadzily juga dengan tegas membantah akan adanya munaslub karena menurutnya Golkar saat ini dalam kondisi baik-baik saja.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie juga menolak wacana munaslub yang akan melemahkan Partai Golkar di tengah persiapan menghadapi pemilihan legislatif dan presiden.

“Saya meminta seluruh kader bersatu dan menyampingkan dan menolak dengan tegas tindakan kontraproduktif, seperti wacana munaslub. Karena hal itu bisa mengganggu sekaligus merugikan Partai Golkar dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong pemilu 2024,” kata Aburizal dalam siaran pers, Jumat (28/07).

Dia mengatakan bahwa pergantian ketum Golkar hanya akan dilakukan pada munas 2024.

Respons ‘kesiapan’ Luhut hingga Bahlil

Di balik pergejolakan internal Golkar itu, terdapat beberapa politisi yang membuka diri untuk menggantikan Airlangga.

Pertama adalah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kalau (kader banyak) mendukung, mau (jadi calon Ketum Partai Golkar)… Saya sih menunggu saja. Tidak ada juga kepentingan yang menggebu-gebu di situ,” kata Luhut yang menjabat Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar di Denpasar, Bali, Selasa (25/07).

Kedua adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, “Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil,tapi lewat mekanisme partai” kata Bahlil, Selasa (25/07).

Sementara itu Bamsoet yang kini menjabat Ketua MPR mengatakan akan menjadi calon ketum Golkar namun pada munas tahun 2024, bukan dengan menggantikan Airlangga melalui munaslub.

**) Artikel ini disadur dari BBC News Indonesia yang sudah tayang dengan judul; Desakan munaslub Partai Golkar, pengamat politik: ‘Jika tidak merapat ke capres pilihan Jokowi, sangat mungkin Airlangga diganti’

 

Tag: Golkar