SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengusulkan Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah untuk sementara digantikan Plt atau PJ Bupati guna menjaga netralitas selama proses Pemilihan Suara Ulang (PSU) 2025 berlangsung.

Usulan ini muncul usai Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Edi Damansyah  dan melarangnya ikut di PSU, karena sudah menjabat selama 2 priode. Sementara saat ini ia masih menjabat sebagai seorang bupati hingga tahun 2026 dan merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin mengatakan bahwa keberadaan Edi sebagai bupati Kutai Kartanegara sekaligus ketua salah satu partai politik (parpol) di wilayah ini dikhawatirkan menimbulkan ketidaknetralan selama PSU berlangsung.

“Beliau masih bupati. Ini menjadi perhatian kita dan kawan-kawan penyelenggara pilkada. Jangan sampai mohon maaf, mungkin nanti birokrasi misalnya, diarahkan ke salah satu paslon. Nah, itu juga harus menjadi antisipasi,” ujarnya, dihubungi Rabu (26/2).

Apalagi baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penyelenggara justru terbukti meloloskan Edi menjadi peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024. Langkah pergantian ini dinilai penting untuk menjaga netralitas pemerintahan dalam menghadapi PSU yang harus dilaksanakan sesuai putusan MK.

“Proses administrasi seharusnya menjadi pengalaman bagi KPU karena meloloskan paslon yang jelas-jelas putusan MK sudah mengikat gitu ya. Kita harap pertandingan nanti pure lah,” terangnya.

Oleh karena itu, Salehuddin akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI untuk secepatnya mengambil langkah guna memastikan jalannya PSU yang adil dan jujur.

“Nanti kita coba dorong, mungkin ke gubernur, sekaligus juga ke kementerian agar menjaga netralitas, penting itu. Jangan sampai proses PSU lebih parah lagi daripada sebelumnya, kan ini repot,” katanya.

“Bahkan MK mengatakan bahwa kalau terjadi apa-apa, final putusan itu enggak bisa ke MK lagi. Pokoknya apapun hasilnya jangan ke MK. Nah makanya ini harus kita kawal,” tambahnya.

Penulis: Lydia Apriliani – Editor: Intoniswan

Tag: Pilkada Kukar