Hadapi Ancaman Inflasi, Pemprov Kaltim Dirikan Toko Penyeimbang di 10 Kabupaten/Kota

Asisten Sekda Kaltim Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ujang Rachmat dan Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto hadiri langsung High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim bersama Kepala BPS Kaltim Yusniar Jualina, Kepala DPTPH Siti Farisyah Yana, dan Kepala Disperindagkop UKM Kaltim Heni Purwaningsih di Samarinda, Kamis (14/3/2024). (Foto Nur Asih Damayanti/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tidak mau tinggal diam dalam menghadapi ancaman inflasi  dan akan membangun toko penyeimbang di 10 kabupaten/kota di Kaltim.

“Khusus di Samarinda toko penyeimbang harga bahan pangan sudah beroperasi di Pasar Segiri. Mari kita mengambil langkah-langkah yang strategis, terukur dan terintegrasi,” kata Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam sambutannya yang disampaikan secara online pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltim yang digelar di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (14/3/2024).

Ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersama TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), Satgas Pangan, Perum Bulog dan PT Pertamina mampu menjaga pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi bapokting selama ramadhan dan jelang Idufitri.

“Kita semua sudah berkomitmen berperan aktif dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga yang memadai bagi masyarakat,” ujar Akmal.

“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada TPID Kabupaten/Kota, Satgas Pangan, Perum Bulog dan PT Pertamina yang telah berkoordinasi dengan Pemprov Kaltim dalam pengendalian inflasi,” sambungnya.

Pemprov Kaltim bersama Bank Indonesia (BI) Kaltim dan TPID, stakeholder terkait menggelar High Level Meeting dalam rangka menjaga kestabilan harga, pasokan, dan kelancaran distribusi bahan pokok (Bapokting) selama bulan Ramadan.

Hadir dalam Rakoor tersebut Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Jualina, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Siti Farisyah Yana, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim Heni Purwaningsih.

Mengutip  laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Akmal menyebut inflasi di Kaltim pada Februari 2024 mencapai 3,28 persen. Dari 10 kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Berau dengan angka 4,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 106,32.

“Sedangkan inflasi terendah ada di kota Samarinda sebesar 3,04 persen dengan IHK  105,5 persen,”  kata Akmal.

Pastikan stok tersedia

Sementara, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim,  Siti Farisyah Yana mengatakan, dinasnya terus  memantau dan memastikan stok pangan di wilayah Kaltim aman dan mencegah kekosongan, karena dapat mengakibatkan inflasi atau kenaikan harga.

Kepala DPTPH Siti Farisyah Yana melaporkan pada sejumlah daerah di Kaltim sudah mulai berlangsung panen raya sehingga menambah aman pasokan beras. (Foto Nur Asih Damayanti/Niaga.Asia)

“Harga bahan pangan bisa berubah setiap jam, untuk itu sampai lebaran kita harus siapkan pasokan pangan,” katanya.

DPTPH Kaltim bersama stakeholder terkait selalu melakukan pengecekan ketersedian bahan pokok penting (Bapokting) dan distribusi produksi pangan di beberapa tempat salah satunya Samarinda.

“Kita juga sudah melakukan panen padi seperti di Tenggarong,” pungkasnya.

Sedangkan  Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim, Heni Purwaningsih mengatakan high level meeting TPID Kaltim digelar untuk mengendalikan inflasi di seluruh daerah Kaltim.

“Jadi ini sebagai forum sarana koordinasi antar semua stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.

Rapat pengendalian inflasi di Kaltim membahas rumusan kebijakan dan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi di provinsi dan seluruh kabupaten/kota selama bulan ramadhan dan menjelang Idulfitri.

“Pengendalian inflasi itu perlu kolaborasi bukan hanya tugas beberapa OPD. Tapi semua peran sesuai penangan dan tupoksinya untuk melaksanakan pengendalian inflasi,” jelasnya.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Intoniswan

Tag: