Harga Pangan yang Tidak Terkendali Berdampak Buruk Terhadap Masyarakat

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi (tengah) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto dan Danrem 091/ASN, Brigjen TNI Yudhi Prasetyo, di kegiatan pencanangan Gerakan Nasional Kick-off GNPIP Kaltim di Demplot Kodim 0901 Samarinda  di Jalan H. A. M. Rifaddin Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Selasa (29/8/2023).  (Foto Bank Indonesia Kaltim)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi mengapresiasi komitmen TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) se Kaltim untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) dan menyampaikan bahwa inflasi pangan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Kaltim.

“Kenaikan harga pangan yang tidak terkendali dapat berdampak buruk terhadap daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan rakyat,” kata Hadi Mulyadi saat mencanangkan Gerakan Nasional Kick-off GNPIP Kaltim di Demplot Kodim 0901 Samarinda yang berlokasi di Jalan H. A. M. Rifaddin Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Selasa (29/8/2023).

Oleh karena itu, kata wakil gubernur, GNPIP menjadi sebuah inisiatif strategis yang kita dukung bersama untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Disamping itu, ia juga menyatakan bahwa tema “Kalimantan Timur Berdaulat Pangan” menggambarkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa provinsi Kaltim tidak hanya mandiri dalam produksi pangan, tetapi juga mampu menjaga harga-harga pangan agar tetap stabil dan terjangkau.

“Ke depan, Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait akan terus bersinergi guna pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) melalui program-program inovatif yang dicanangkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain itu, diharapkan TPID se Provinsi Kalimantan Timur akan terus solid agar inflasi tetap terkendali. Inflasi yang terkendali diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kaltim  menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto malaporkan bahwa pada Juli 2023, tingkat inflasi di Provinsi Kaltim tercatat melandai pada level 3,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode Juni 2023 sebesar 3,76% (yoy).

Capaian tersebut menunjukan bahwa tingkat inflasi Provinsi Kaltim tetap berada pada rentang target inflasi, yaitu 3±1% (yoy) sejalan dengan terjaganya tingkat inflasi inti dan inflasi IHK Nasional.

“Namun demikian, inflasi kumulatif Kalimantan Timur hingga Juli 2023 yang telah mencapai 2,38% perlu menjadi perhatian bersama,” kata Budi.

Penguatan kemandirian pangan melalui gerakan-gerakan tanam komoditas inflasi seperti cabai rawit hingga perluasan kerjasama antar daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan di Kaltim merupakan program-program unggulan yang diharapkan dapat menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kaltim.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan

Tag: