SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Ketua DPRD Kalimantan Timur Kaltim), Hasanuddin Mas’ud berharap agar serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltim 2023 dapat lebih maksimal dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam.

Adapun jumlah APBD Perubahan yang disetujui bersama antara DPRD Kaltim-Pemerintah Provinsi Kaltim dalam rapat paripurna tersebut yakni sebesar Rp 18,16 triliun. Anggaran tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan anggaran murni 2023 senilai Rp17,2 triliun.

Persetujuan bersama tersebut dilakukan dengan penandatanganan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji, Wakil Ketua III Sigit Wibowo, dan disaksikan oleh 39 anggota dewan.

Turut Hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas/Biro/Badan dilingkungan Pemprov Kaltim serta anggota Forkopimda.

“Peningkatan anggaran ini kita berharap ada dampaknya terhadap pembangunan di Kaltim,” kata Hasanuddin Mas’ud usai memimpin rapat paripurna APBD Perubahan tahun 2023, Senin (18/9/2023) malam.

Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa, Pemprov Kaltim tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan daya serap anggaran tersebut. Sehingga ia berharap agar dalam pengelolaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023 yang telah disepakati bersama.

“Pengesahan APBD perubahan ini tentu kabar gembira bagi Kaltim karena ada peningkatan. Tapi dari peningkatan ini tentu ada juga tantangannya. Kita harapkan RPJMD 2023 itu yang menjadi acuan dalam memaksimalkan fungsi penggunaan anggaran tersebut,” ujar Hasanuddin Mas’ud.

Dia juga menegaskan bahwa, sebagai lembaga legislatif (DPRD) tentu akan terus berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap serapan anggaran yang telah disahkan itu.

“Ini akan kita kawal terus. Karena bagaimanapun juga peningkatan anggaran ini harus bisa berdampak terhadap masyarakat, terlebih mengenai pembangunan di semua sektor. Sehingga Pemprov Kaltim juga kita akan ingatkan agar dalam menggunakan anggaran tersebut harus bisa berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat ,” tegasnya.

Sebelumnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Rabu (13/9/2023), Asisten Sekda Kaltim Bidang Administrasi, Riza Indra Riadi, menjawab Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kaltim terhadap Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2023 mengatakan, APBD-Perubahan membuat meningkatnya struktur belanja modal pemerintah dari semula Rp4,8 triliun menjadi Rp5,7 triliun atau meningkat Rp822,3 miliar.

“Peningkatan belanja modal diyakini akan memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ucapnya.

DikatakanRiza, melalui adanya tambahan ruang belanja di APBD-P 2023, pemerintah memperhitungkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada angka 4,3% – 5,10%, dibandingkan tahun 2022 pada angka 3,5%-1%. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Non Migas dan Batubara diprediksi 5,8%-6,6%. PDRB per kapita tahun 2023 meningkat menjadi Rp235 juta – Rp265 juta dari sebelumnya Rp193 juta.

Penulis: Teodorus | Editor: Intoniswan

Tag: APBD Kaltim 2023