JAKARTA.NIAGA.ASIA – Proyek PLTA Kayan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dari sejumlah inisiatif yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Indonesia untuk mendukung pencapaian komitmen net zero emission pada tahun 2060.

“Bagi Indonesia, PLTA Kayan bukan hanya sebuah proyek infrastruktur dalam kerangka AZEC. Proyek ini merupakan investasi strategis bagi keamanan energi Indonesia dan upaya dekarbonisasi,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi  ketika menandatangani Letter of Intent Cooperation (LOI) in Implementing Kayan Hydropower Project dengan Deputy Commissioner for International Affairs Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Masanori Tsuruda, hari Jum’at (28/2/2025).

Penandatanganan LOI sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pertemuan Public – Private Dialogue Track (PPDT) 1.5 Indonesia Jepang yang ke-3, dan idsaksikan Wakil Menteri Hubungan Internasional METI Jepang Matsuo Takehiko.

Deputi Edi juga menekankan pentingnya peran Jepang sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan proyek transisi energi di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia mendorong Jepang untuk memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan proyek-proyek transisi energi yang praktis, dapat diperluas, dan inklusif,” ungkapnya.

Selain itu, Deputy Masanori menyampaikan bahwa milestone penandatangan LOI Kayan ini perlu diikuti dengan tindak lanjut dari Indonesia dan Jepang untuk merealisasikan pembangunan PLTA Kayan.

“Tantangan untuk membangun PLTA Kayan ini tidak mudah, namun kami yakin bahwa hubungan bilateral yang baik antara Jepang dan Indonesia merupakan modal kuat untuk pembangunan proyek PLTA Kayan,” tegas Deputy Masanori.

Proyek PLTA Kayan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu dari sejumlah proyek yang berada dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), sebuah platform kerja sama menuju netralitas karbon (net zero emission) di kawasan Asia.

Pada pertemuan Expert Group Meeting tahun 2024, PLTA Kayan telah ditetapkan sebagai proyek kategori II (proyek potensial yang sudah siap dikomersialkan namun masih dalam tahap studi kelayakan) bersama dengan proyek pengelolaan lahan gambut dan jaringan transmisi Jawa-Sumatera.

Turut hadir sebagai bagian dari delegasi Indonesia dan menyaksikan penandatanganan LOI Kayan yaitu perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Luar Negeri, serta Kamar Dagang dan Industri.

Sumber: Siaran Pers Kemenko Perekonomian | Editor: Intoniswan

Tag: KaltaraPLTA