TEHRAN.NIAGA.ASIA – Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) dan Institute for Political and International Studies (IPIS) Kementerian Luar Negeri Iran menyelenggarakan Policy Planning Dialogue (PPD) ke-8 RI- Iran secara luring di Tehran pada tanggal 12 Februari 2023.

Dalam PPD ke-8, BSKLN dan IPIS bertukar pandangan dengan perspektif intelektual mengenai perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama ikut dibahas menggunakan temuan riset dan telaahan kedua pihak.

“Di tengah dinamika regional dan global yang ditandai dengan trust defisit, membudayakan dialog untuk membangun pemahaman bersama sangat penting dan relevan,” ungkap Kepala BSKLN, Dr. Yayan G.H. Mulyana.

Kedua lembaga think tank sepakat menjajaki peluang kerja sama berupa riset bersama untuk mengidentifikasi langkah-langkah inovatif dalam meningkatkan hubungan kerja sama bilateral.

Dalam Panel I tentang perkembangan hubungan bilateral, IPIS menyampaikan bahwa hubungan bilateral yang terjalin selama 7 dekade berdasarkan friendship dan brotherhood merupakan aset berharga yang perlu terus dijaga demi kepentingan kedua negara.

“Perlu mendorong bentuk-bentuk kerja sama ekonomi yang bebas dari dampak sanksi antara lain opsi menggunakan mata uang nasional kedua negara dan perdagangan barter,” ungkap Dr. Khalil Shirgholami, Vice President for Research IPIS.

Kesempatan yang sama dimanfaatkan Duta Besar RI untuk menyampaikan hubungan kerja sama bilateral RI-Iran yang dinilainya telah berkembang di segala bidang. Meski demikian diakui masih terdapat banyak potensi kerja sama yang belum dimanfaatkan lebih lanjut oleh kedua negara. Dengan tantangan yang ada saat ini yaitu sanksi atas Iran, kedua pihak perlu mencari jalan terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada.

PPD Ke-8 serta Pertemuan dengan IPIS dan TISRI telah membuka peluang untuk mendapatkan pemahaman mengenai Iran serta kebijakan Iran terkait berbagai isu regional dan internasional berbasis data dan pengetahuan terstruktur yang diakuisisi melalui riset. Namun pada saat yang sama rangkaian kegiatan tersebut juga telah membuka keingintahuan yang tinggi dari epistemic community Iran terkait Indonesia, ASEAN dan Indo-Pacific.

Penyelenggaraan PPD RI-Iran selanjutnya akan dilakukan di Indonesia pada tahun 2024.

Delri dipimpin oleh Kepala BSKLN bersama Duta Besar RI di Tehran, beranggotakan Kepala Pusat SKK Aspasaf, PF. Politik KBRI Tehran, dan Diplomat Madya Pusat SKK Aspasaf.

Delri juga melakukan rangkaian pertemuan dengan pejabat terkait dan lembaga think tank di Iran pada tanggal 12-13 Februari 2023 yaitu Dirjen Asia Timur Kemlu Iran, H.E. Reza Zabib, Wamenlu Iran / Kepala IPIS, H.E. Dr. Sheikholeslami, dan Tehran International Studies and Research Institute (TISRI).

Sumber: Kementerian Luar Negeri | Editor: Intoniswan

Tag: Bilateral