Ini Inovasi Pemerintah Daerah Kaltim dalam Penanganan Stunting

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Fitnawati. (Foto Intoniswan/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Tahun ini adalah tahun kedua pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, bekerja keras menangani stunting hingga wasting hingga ke pelosok terjauh dari daerah masing-masing.

Semuan instansi pemerintah di daerah, hingga TNI dan Polri ikut keroyokan menangani stunting, karena demikin istruksi Presiden kala itu Joko Widodo. Target yang dipasang adalah secara nasional angka stunting akhir tahun 2024 pada 14%.

Angka stunting di 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) juga turun naik, alias belum stabil, tapi sudah jauh di bawah angka 23%, saat angka stunting diumumkan tahun 2022, tapi belum mendekati angka 14% sebagaimana ditargetkan Presiden.

Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Fitnawati, mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kesehatan telah melakukan intervensi agar angka stunting turun.

“Ada enam kegiatan intervensi yang dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting,” kata Fitnawati pada Niaga.Asia.

Disebutkan, intervensi yang dilakukan pada Balita bermasalah gizi, termasuk Balita stunting, lanjut Fitnawati yaitu; Pemberian ASI eksklusif kurang dari 6 bulan dan bayi usia sampai 6 bulan mendapat ASI eksklusif telah terealisasi 64,42% (target nasional 75 %); Intervensi kepada Balita (setelah lahir) di antaranya balita gizi Kurang mendapat Tambahan Asupan Gizi  tahun 2023 sekitar 89,72 % (Target Nasional 85 %, Data per Jan 2024).

Kemudia,  Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) 85,74 % (target Nasional  90%); PMT (Pemberian Makanan Tambahan) berbahan pangan Lokal Dana DAK non Fisik (APBN, PMT dana APBD dan bantuan CSR/Perusahaan melalui inovasi kab/kota; Pemberian Vitamin A pada bulan Feb dan Agustus.

Sumber: Dinskes Kaltim.

Selanjutnya, PMT Medis Khusus dan Makanan Tambahan Khusus berupa susu dan makanan gizi Mikro lainnya dari dokter umum dan dokter spesialis Anak Balita  terdiagnosis Stunting ada/tanpa red flag yang di rujuk ke fasilitas Kesehatan.

“Ada juga PMT sumber protein dari Dinas Pangan, Dinas perikanan, dan Dinas Peternakan berupa makanan sumber protein,” papar Fitnawati.

Hasil monitoring setelah dilakukan intervensi, kata Fitnawati, positif. Sebelum diintervensi, jumlah baduta stunting 1625 dan setelah di intervensi tingga sebanyak 948 Baduta. Tercatat pula  1.042 status gizi balita membaik dan 82 tercatat pindah.

“Adanya balita atau baduta pindah domisili juga salah satu masalah yang dihadapi kader Posyandu mengatasi stunting di akar rumput. Kadang orang tua anak, setelah pindah tidak melaporkan diri ke Posyandu,” ujarnya.

Menurut Fitnawati, intervensi masalah gizi harus saling bersinergis karena intervensi yang dilakukan spesifik  (30%) intervensi yang dilakuka di Dinas Kesehatan dan sensitive (70%). Intervensi yang dilakukan diluar Dinas Kesehatan yang juga sangat menentukan penangganan masalah gizi di Kaltim dengan berkoordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program.

Intervensi sensitive dapat dilakukan melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan  berbahan pangan Lokal Dana DAK non Fisik (APBN, PMT dana APBD dan bantuan CSR/Perusahaan melalui inovasi kab/kota) atau intervensi lainnya sesuai program kegiatan pada setiap OPD/Dinas di Kaltim.

“Koordinasi Lintaas Sektor dengan pihak terkait meningkatkan D/S yang masih rendah yang menunjukkan partisipasi maasyarakat yang masih kurang untuk datang ke pelayanan Kesehatan terdekat,” katanya.

Bulan Juni sampai bulan Agustus, yang menunjukkan data Presentase Balita yang di ukur selama 3 bulan tidak ada yang mencapai target yaitu 90%, dan terlihat cenderung terjadi penurunan hasil capaian partisipasi Masyarakat datang ke posyandu dan fasilitas Kesehatan terdekat.

“Masih rendahnya partisipasi orang tua membawa balitanya ke Posyandu, membuat tim penanganan stunting kesulitan merumuskan keputusan dan kebijakan yang lebih tepat dan ini harus menjadi penangganan prioritas,” pungkasnya.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: