SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Proyek Walikota Samarinda, H Andi Harun yang berakhir masa jabatannya pada Januari 2025 berpotensi mangkrak, selain karena realisasi proyek tahun anggaran 2024 banyak yang macet, bahkan dipastikan ada yang tak selesai akhir tahun ini.
Selain itu juga akan ada Pilkada 2024. Bila terjadi pergantian walikota, atau Andi Harun tidak terpilih lagi, maka seluruh proyek Andi Harun berpotensi jadi proyek terlantar. Pergantian kepemimpinan di Kota Samarinda dikhawatirkan membawa dampak signifikan pada proyek-proyek yang sedang berjalan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, H Angkasa Jaya Djoerani pada niaga.asia, Rabu (5/6/2024).
Proyek Andi Harun berpotensi mangkrak atau tak selesai akhir tahun anngaran 2024 adalah revitalisasi GOR Segiri, proyek teras Samarinda, proyek SMP Unggul di Loa Bakung yang tanahnya dipersoalkan mantan pemilik HJP (Hartaty Jaya Plywood), pembangunan baru Pasar Pagi, revitalisasi Citra Niaga.
“Penting walikota mengambil langkah-langkah strategis untuk meminimalisir risiko dan memastikan kelancaran proyek. Jangan berpikir akan pasti menang di Pilkada November nanti dan berpikir ngak apa-apa proyek ngak selesai akhir tahun 2024,” kata Jaya.
Menurut Jaya, pergantian walikota dapat memicu perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan. Hal itu berpotensi berakibat pada penyesuaian rencana proyek yang sedang berlangsung. Hal ini bisa menimbulkan penundaan, perubahan desain, bahkan pembatalan proyek.
“Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk menjalin kerjasama erat dalam memastikan kelancaran proyek-proyek yang sedang berjalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jaya menjelaskan bahwa, perencanaan yang matang, komunikasi yang terbuka dan transparan, serta akuntabilitas yang tinggi menjadi kunci utama untuk meminimalisir risiko dan memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.
Bendahara Fraksi Partai PDI-P ini juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran, jika diperlukan, untuk memastikan kelancaran proyek. Penyesuaian anggaran mungkin diperlukan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan atau prioritas. Namun, penyesuaian tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
Penulis: Yuliana Ashari I Editor: Intoniswan I ADV DPRD Samarinda
Tag: Proyek Macet