Investasikan Rp 3,22 Triliun, Dua Investor Baru Siap Bangun Ibu Kota Nusantara

Presiden Jokowi pada acara Ibu Kota Nusantara Sejarah Baru Peradaban Baru di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022 (Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dua investor nasional, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk (Konsorsium Triniti), dan PT Nindya Karya dapatkan letter to proceed atau Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk membangun hunian Aparat Sipil Negara (ASN) di Nusantara. Konsorsium Triniti menanamkan modal Rp 1,8 triliun untuk mengerjakan tujuh tower hunian, dan Nindya menginvestasikan Rp 1,42 triliun untuk bangun delapan tower hunian.

Kepala Otorita IKN Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan, dua investor nasional, Konsorsium Triniti dan Nindya sudah mendapatkan Letter to Proceed dari OIKN untuk membangun hunian ASN bersama dengan tiga investor sebelumnya.

”Dengan ada tambahan dua investor yang membangun hunian ASN, diyakini dapat mempercepat pembangunan Nusantara sehingga tahun depan, ASN dapat mulai pindah,” kata Bambang, dikutip niaga.asia melalui keterangan tertulis Otorita IKN, Kamis 30 Maret 2023 malam.

Tiga investor sebelumnya yang mendapatkan SIPP adalah PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), Konsorsium Nusantara (RBN CCFG) dan Korean Land and Housing Corporation (KLHC). Para investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada 2024.

Ishak Chandra, Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas kepercayaan OIKN kepada Konsorsium Triniti Land untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara.

“Mudah-mudahan dengan dukungan semua pihak dan stakeholder, kami bisa memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah dalam ikut berpartisipasi membangun Ibu Kota Negara,” ujar Ishak Chandra.

Dia juga mengatakan, dengan ikut sertanya konsorsium Triniti Land ke proyek IKN ini juga sesuai dengan visi Triniti Land yang kini tengah mengembangkan kawasan hunian dan pariwisata yang berbasis prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainability) yang mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance).

Terlebih karena IKN menjadi proyek besar yang mendukung net-zero emission dan hanya akan mengembangkan 25% dari area Nusantara, sedangkan 75% menjadi area hijau berupa hutan yang dilindungi (65%) dan area hijau untuk produksi pangan (10%).

Sementara itu Direktur Utama PT Nindya Karya, Haedar A Karim mengatakan, sudah menjadi komitmen Nindya untuk selalu hadir bersama pemerintah dalam pembangunan nasional.

”Pembangunan Nusantara sangat penting bagi masa depan Indonesia. Nusantara akan menjadi katalisator pembangunan Indonesia, terutama di wilayah timur. Nindya bangga dapat ikut serta dalam pembangunan Nusantara,” jelasnya.

Ia menambahkan Nindya juga mendapat dukungan dana dari Danareksa sebagai induk holdingnya.

”Nindya berinvestasi Rp 1,42 triliun, di mana Nindya sebagai Member Holding Danareksa sepenuhnya mendapat dukungan financial dari Induk Holding Danareksa,” jelasnya.

Nindya sebagai perusahaan yang fokus pada konstruksi, EPC, dan investasi tengah mengembangkan diversifikasi investasi yang menghadirkan nilai tambah berbasis excellence engineering dengan inovasi serta human capital yang unggul dan berakhlak.

Selain itu, pembangunan kawasan hunian ASN yang sebagian besar mempertahankan area hijau sejalan dengan semangat Nindya, dalam menerapkan konsep clean and green construction yang berkelanjutan.

Skema bisnis untuk kedua investor tersebut adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Dengan skema KPBU, akan ada pembagian risiko antara pihak pemerintah dan investor beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya, dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik. Dipastikan dengan skema KPBU, negara sama sekali tidak dirugikan,” Bambang Susantono menerangkan.

Patut diketahui, kedua investor tersebut akan membangun hunian ASN di wilayah yang berbeda. Konsorsium Triniti membangun di wilayah West Residence WP1A-1 dan Nindya membangun di wilayah West Government WP1A-1.

Masih ditambahkan Bambang, kebutuhan hunian ASN sangat banyak, yakni harus bisa menampung 16.990 ASN di tahun 2024 dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Maka dari itu, peluang investasi di hunian ASN masih sangat terbuka.

Sumber : Tim Komunikasi Otorita IKN | Editor : Saud Rosadi | ADV Diskominfo Kaltim

 

Tag: