IPM Kubar-Mahulu Rendah, Ekti Imanuel Minta Pemprov Perhatikan Pendidikan dan Kesehatan

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Ekti Imanuel (Niaga.Asia/Lydia Apriliani)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ekti Imanuel, menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) dan minta Pemerintah Provinsi Kaltim lebih memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan di Kubar dan Mahulu.

“Kubar dan Mahulu itu juara satu dari bawah untuk IPM. Padahal kita ingin posisi di atas nasional,” ujarnya dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Senin (5/5), di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Persoalan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya oleh pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten (pemkab),” imbuhnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara visi-misi kepala daerah dengan program prioritas pembangunan. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan adalah indikator utama untuk meningkatkan IPM. Oleh karenanya kata dia, dua sektor tersebut harus menjadi fokus dalam RPJMD lima tahun ke depan.

“Visi-misi itu indikatornya pasti terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu yang kita minta ditargetkan,” tegasnya.

Sumber: BPS Kaltim

Salah satu upaya nyata dalam RPJMD adalah rencana pembangunan sekolah unggulan di setiap kabupaten/kota, termasuk Kubar dan Mahulu. Nantinya, pembangunan tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kerangka waktu RPJMD.

“Untuk Kubar dan Mahulu, masing-masing akan dibangun satu sekolah unggulan. Targetnya, semua 10 kabupaten/kota di Kaltim harus punya. RPJMD itu kan lima tahun. Mungkin 2026 pembebasan lahan, 2027 mulai pembangunan, 2028 pengisian, 2029 baru beroperasi,” jelasnya.

Tak hanya sekolah, rencana pembangunan rumah sakit juga masuk dalam prioritas. Di Kabupaten Kubar, saat ini tengah dilakukan proses pembebasan lahan oleh pemerintah kabupaten. Hal serupa juga dilakukan di Mahulu.

Meski tidak menyebut angka pasti, Ekti pun memperkirakan luas lahan untuk rumah sakit berkisar antara 20 hingga 30 hektare.

“Khusus rumah sakit, memang butuh lahan besar. Tapi teknisnya itu dari Pemkab masing-masing,” tegasnya.

Langkah-langkah ini diharapkan Ekti Imanuel mampu mendorong percepatan pembangunan manusia, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal di Kaltim, seperti Kubar dan Mahulu.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: