Jembatan Mahakam Diusulkan Ditutup Sampai Benar-benar Aman, Pengelolaan Dialihkan ke Pemprov

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji (niaga.asia/Nur Asih Damayanti)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Pemprov Kaltim geram dengan insiden tongkang menabrak pilar Jembatan Mahakam, Sabtu 26 April 2025 lalu. Bahkan Pemprov usul jembatan itu ditutup total sementara waktu, baik arus kendaraan di atas jembatan maupun pengolongan kapal di bawahnya, sampai jembatan benar-benar dinyatakan aman.

Pemprov Kaltim bersurat kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kewenangan pengelolaan alur kolong jembatan Mahakam I Samarinda, yang selama ini dipegang pemerintah pusat.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerangkan, insiden tongkang menabrak jembatan itu sudah terjadi 23 kali. Dia bilang Pemprov Kaltim merasa memiliki tanggung jawab moral dan kekhawatiran besar terhadap keselamatan masyarakat melintas di jalan jembatan itu.

“Sebenarnya Kaltim tidak punya tanggung jawab, karena jembatan ini milik pusat dan (pengelolaan) pengolongannya dilakukan oleh pusat. Namun kami memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang melintas diatasnya,” kata Seno, ditemui di Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu 30 April 2025.

Seno Aji menyarankan, pascainsiden, jembatan itu sebaiknya ditutup total dari lalu lintas kendaraan di jalan jembatan, dan alur pelayaran di bawahnya, sambil menunggu jembatan itu dinyatakan benar-benar aman untuk dilewati.

“Sebaiknya kita hentikan dan tutup, sambil kita diskusikan mau diapakan jembatan ini? Apakah mau ditabrak terus atau kita atur penggunaannya?” ujar Seno.

Sebelumnya, pilar jembatan juga ditabrak tongkang muatan kayu sengon, Minggu 16 Februari 2025 lalu. Karena itu, Pemprov Kaltim telah bersurat kepada pemerintah pusat untuk pengelolaan Jembatan Mahakam I, khususnya alur kolong jembatan, dilimpahkan ke pemerintah daerah.

“Surat sudah (diberikan) sejak tanggal 27 April 2025 kemarin. Tinggal menunggu hasil keputusan pusat,” sebut Seno.

Surat permohonan ini berisikan bahwa Kaltim menyatakan kesiapannya jika diberikan tanggung jawab mengelola alur kolong Jembatan Mahakam I Samarinda dengan baik.

“Kita minta supaya tanggung jawab ada di provinsi Kaltim, dan kita akan memasang semua fender yang ada dengan baik dan melakukan pengolongan dengan baik,” jelas Seno.

Seno Aji optimistis dengan pengambilalihan pengelolaan oleh Pemprov Kaltim, akan membawa dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.

“Kalau dikelola Pemprov, bisa jadi buat peningkatan PAD. Kita berharap itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Saat ini tidak ada (kontribusi peningkatan ke daerah), selama puluhan tahun ada di Kaltim, tidak pernah dapat apa-apa dari adanya aktivitas (pengolongan) batu bara tersebut,” demikian Seno Aji.

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi | Adv Diskominfo Kaltim

Tag: