SAMARINDA.NIAGA.ASIA– Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Kaharuddin Jaffar berharap searapan anggaran pendidikan dan kebudayaan di APBD Katim Tahun 2023 bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
“Jika serapan anggaran pendidikan tahun 2022 (setelah diaudit BPK) 79.05 persen, diharapkan tahun ini bisa diatas 95 persen,” kata Kaharuddin Jaffar menjawab Niaga.Asia, Selasa (24/10/2023).
Alokasi anggaran untuk pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim di APBD Kaltim Tahun 2023 setelah perubahan berkisar Rp4 triliun. Sedangkan di APBD Kaltim Tahun 2022 sebesar Rp2,906 triliun dengan realisasi 79,05 persen atau Rp2,297 triliun.
Menurut Kaharuddin Jaffar, selama ini meski sektor-sektor prioritas dikasih anggaran besar tapi dalam pelaksanaanya belum optimal.
Kaharuddin menyebutkan bahwa, sebenarnya masih banyak pembangunan yang perlu dioptimalkan lagi, bahkan hingga kini belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, seperti sektor pendidikan, karena tak dimasukkan ke program prioritas.
Sektor pendidikan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, karena sektor ini berkaitan dengan masa depan Kaltim dan Indonesia umumnya dan cakupan sangat luas, di seluruh Kaltim, khususnya jenjang SMA/SMK/SLB.
“Artinya, Pemerintah perlu jeli mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tegasnya.
Menurut Kahar, peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim sebenarnya bukan hanya tugas Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak.
Karena itu, ia mendorong semua OPD untuk bahu-membahu membahu melakukan program pembangunan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti melakukan pelatihan atau apapun itu sesuai dengan tupoksinya.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” kata Kaharuddin.
Politikus Partai Golkar ini meyakini bahwa, kenaikan anggaran yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemprov Kaltim pastinya akan berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan.
Untuk itu, ia menyarankan agar sektor-sektor pembangunan yang akan dilakukan harus betul-betul direncanakan dengan baik serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, menurut saya ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ungkap mantan ketua DPRD Kota Bontang ini.
“Kita juga berharap anggaran di semua OPD itu bisa terserap dengan baik dan cepat. Karena realisasi anggaran yang efisien juga tidak kalah penting dalam proses pembangunan,” tambahnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim dalam Ikhtisar Pemeriksaannya atas APBD Kaltim Tahun 2022 menerangkan, Dinas Dikbud Kaltim pada Bidang Pendidikan melaksanakan program dan kegiatan dengan anggaran Rp2,906 triliun dengan realisasi Rp2,297 triliun atau 79,05 persen.
Kemudian ada lagi anggaran pendidikan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat senilai Rp176,206 miliar dengan realisasi Rp173,284 miliar, dengan rincian realisasi; untuk subbidang SMA Rp60,767 miliar dengan realisasi fifik 98,82 persen; untuk sibbidang SMK senilai Rp100,224 miliar dengan realisasi kegiatan 100 persen; dan untuk subbidang SLB Rp10,132 miliar dengan realisasi fisik 99,85 persen.
Penulis: Teodorus | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: APBD Kaltim 2023