SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, tak hanya diwarnai pemaparan program prioritas eksekutif, tetapi juga kritik dan masukan tajam dari kalangan legislatif.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kaltim Fraksi PDI Perjuangan, Guntur. Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kabupaten Kutai Kartanegara ini menyoroti persoalan status jalan yang membebani keuangan daerah.

“Saya dari dapil Kutai Kartanegara. Yang perlu kita cermati bersama Pak Gubernur dan jajaran pusat adalah persoalan status jalan,” ujarnya di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (5/5).

Menurutnya, masih banyak sekali ruas jalan di Provinsi Kaltim yang berstatus nasional, akan tetapi pembangunan dan perbaikannya justru harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Banyak jalan yang statusnya nasional, tapi akhirnya kita, pemerintah daerah, yang harus membangun dan memperbaikinya,” jelasnya di forum yang turut dihadiri Bappenas dan BPN.

Ia mencontohkan langsung kondisi jalan di Kutai Kartanegara, tepatnya ruas jalan dari Loa Janan menuju Museum Mulawarman di Tenggarong. Kata dia, jalan tersebut masuk kategori jalan nasional, namun ketika terjadi kerusakan atau longsor, penanganannya justru menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi (pemprov) atau pemerintah kabupaten (pemkab).

“Ini kan tidak adil. Padahal status jalan itu nasional. Tapi ketika longsor, kita yang sibuk membenahi. Seharusnya ini jadi perhatian dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Guntur menambahkan bahwa ketimpangan ini tidak sejalan dengan kontribusi besar Kaltim terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim sangat besar, utamanya dari sektor pertambangan dan migas, namun imbal balik dalam bentuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan masih minim dari pusat.

“Pendapatan kita luar biasa. Kita penyumbang besar bagi negara. Harapan kita, pusat harus lebih fokus ke Provinsi Kaltim, terutama untuk infrastruktur jalan yang memang menjadi kewenangan mereka,” tuturnya.

Forum Musrenbang ini lanjut Guntur, menjadi momen yang tepat untuk mengurai berbagai persoalan secara terbuka dan mendorong adanya evaluasi status jalan nasional yang ada di Kaltim.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan agar ada sinkronisasi yang lebih kuat antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah. Tujuannya, agar pembangunan di Kaltim tidak tumpang tindih dan pembiayaan lebih efisien.

“Kita minta status jalan ini diinventarisasi lagi. Jangan sampai terus-terusan kita bangun jalan nasional pakai uang daerah. Ini harus dibicarakan serius dengan Bappenas dan kementerian teknis,” katanya.

Harapannya, masukan dari DPRD bisa menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kaltim, dan menjadi bahan advokasi Pemprov Kaltim ke tingkat pusat, agar keadilan fiskal bisa terwujud secara nyata di lapangan.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: DPRD KaltimMusrenbang Kaltim