SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk provinsi dengan high income bersama DKI Jakarta.PDRB per kapita DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 20.103 USD dan Kaltim sebesar Rp16.083 USD.

“Selain Jakarta resource-based provinces (batubara dan CPO) cederung memiliki PDRB per kapita tinggi),” ungkap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa  dalam sambutannya di Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024 di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2023).

Materi sambutan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa diwakili Deputi Bidang Pembangunan Regional, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc.

Secara nasional, lanjtnya, dari 35 provinsi, 2 provinsi masuk high income, sebanyak 13 provinsi masuk midle income dan sisanya 20 provinsi masuk level lower income.

“Pemerintah sendiri menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus Lower-Middle Income,” kata Suharso.

Sementara  hasil diagnosa terkait pertumbuhan ekonomi Kaltim, Menteri Suharso mengatakan, penghambat pertumbuhan ekonomi Kaltim bukan faktor pendidikan, sumber daya manusia (SDM) atau ketenagakerjaan, tapi  infrastruktur, regulasi dan institusi. Sedangkan faktor-faktor lainnya cukup mendukung.

“Implementasi regulasi untuk mendorong daya saing daerah masih dapat ditingkatkan (Indeks Daya Saing maupun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan) dan perlunya peningkatan koordinasi antarkebijakan dan antar pemangku kepentingan,” ujarnya.

Kemudian, terkait infrastruktur, Menteri Suharso mengatakan, kualitas jalan nasional dan provinsi masih perlu ditingkatkan.

“Di Kaltim masih rendah aksesbilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi,” imbuhnya.

Sasaran pembangunan di Provinsi Kaltimtahun 2022 yang belum memcapai target adalah pertumbuhan ekonomi yang  semula ditargetkan 5,30% terealisasi 4,48%. Sedangkan tingkat kemiskinan yang semula ditarget tahun 2022 turun ke  5,80%, realisasinya 6,44%.

“Untuk tingkat pengangguran terbuka Kaltim pada tahun 2022 mencapi target. Targetnya 6,79 bisa direalisasi 5,71%,” kata Menteri Suharso.

Proyek 2023

Menteri Suharso juga mengabarkan, higlights mayor projects 2023  Provinsi Kaltim, yakni  Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Lokasi Proyek PLTS Atap dan PLT EBT (RUPTL) masih sampai level Provinsi) berupa Pembangunan PLTS Atap di Gedung K/L 2 unit.

Pengelolaan Terpadu UMKM Kabupaten Kutai Kartanegara (Dalam penjajakan dengan CV. Nares dan PT. Natgreen). Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan (Kabupaten Penajam Paser Utara)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda) dengan kegiatan Pembangunan hunian ASN/TNI/Polri sudah dimulai dan difokuskan pada KIPP, Pengembangan bendungan Sepaku Semoi dan bandara APT Pranoto masih dalam proses. Rehabilitasi hutan dan lahan di IKN beserta DAS di sekitarnya sudah dilakukan dan akan dilanjutkan pada tahun selanjutnya.

“Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial di Kaltim bersama kabupaten/kota se-Indonesia,” ucap Menteri Suharso.

Project lainnya adalah Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Kota Balikpapan RDMP Rescaling RU V Balikpapan pada tahun 2022 telah melaksanakan EPC 5, Waduk Multiguna Waduk Lambakkan, Kabupaten Paser dengan kegiatan Investigasi Tanah.

Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (untuk 1 Juta Jiwa), sekarang ini sedang dibangun Hunian Pekerja Konstruksi (IKN), sejumlah 1.072 Unit (APBN). Sedang dibangun Rumah Susun Perwakilan BPKP Kota Samarinda sejumlah 60 unit (APBN),  Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah).

Akan dilakukan pembangunan SPAM berupa kegiatan lanjutan pembangunan IPA kapasitas  300 lpd dan bangunan pendukung SPAM Sepaku. Akan dilakukan kegiatan pembangunan jaringan pipa transmisi air minum Sepaku paket 1 dan 2 serta pembangunan JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap I dan II.

Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga) Seluruh kota/kabupaten, Pembangunan IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN, dan Pembangunan Jaringan Perpipaan 1, 2 dan 3 KIPP IKN.

Pengembangan Wilayah Kalimantan 2024

Pada bagian lain sambutannya, Menteri Suharso menerangkan, arah pengembangan wilayah Kalimantan 2024 sebagai berikut:

• Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan utamanya di KEK MBTK; DPP Derawan-Berau; DPP Sambas-Singkawang; KI Surya Borneo; KI Batanjung; KI Jorong; KI Batu Licin; KI Ketapang dan KI Tanah Kuning.
• Pengembangan Sektor Unggulan akan dititikberatkan pada peningkatan produktivitas, lada, karet, kelapa, kopi, serta perikanan budi daya. Perikanan budi daya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat.
• Pengembangan Kawasan Perkotaan antara lain Ibu Kota Nusantara (IKN) dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan).
• Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 6 PKSN, 37 kecamatan lokpri perbatasan, 9 kawasan transmigrasi, 1 kawasan transmigrasi yang mendukung pengembangan food estate, 11 KPPN, 1.460 desa tertinggal, dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi mandiri.
• Pengembangan Kelembagaan dan Keuangan Daerah untuk peningkatan capaian SPM, peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN, penguatan GWPP, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, percepatan peta bidang tanah dan ruang, pelayanan pertanahan modern berbasis digital, penetapan RTR KSN, RTRW, dan RDTR IKN, serta penyediaan peta dasar skala besar.

Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim