Kapolri-PBNU Bahas Penanganan Kekerasan di Pesantren

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo  dan Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan, Alissa Wahid, bergantian memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan  di Mabes Polri, Rabu (12/2/2025). (Foto Humas Polri/Niaga.Asia)

JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam audiensi dengan Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan, Alissa Wahid, di Mabes Polri, Rabu (12/2/2025), membahas mengenai kerja sama terkait penanganan kekerasan di pesantren.

“Kami sangat merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Mbak Alissa yang saya kira teman-teman media sudah mengenal beliau, sebagai aktivis kemanusiaan. Di satu sisi hari ini beliau khusus mewakili NU untuk kita berbicara terkait dengan membuat MoU terkait dengan peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi di pesantren,” ujar Kapolri.

Dalam pertemuan Kapolri didampingi oleh Kabaintelkam Polri Komjen Sahardiantono, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Waastamaops Irjen Endi sutendi, Kakor Binmas Irjen Edy Murbowo, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro hingga Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Brigjen Nurul Azizah.

Sedangkan Alissa Wahid didampingi oleh Wasekjen PBNU Mahrus Elmawa, Sekretaris Lakpesdam PBNU, Ufi Ulfiah, Ketua LBH PP GP Ansor Dendy Zuhairil Finsa hingga pengurus RMI PBNU Ulun Nuha.

Kapolri menyambut baik adanya MoU penanganan kekerasan di pesantren itu sebab, kata Kapolri, isu kekerasan ini menjadi salah satu perhatian utama Polri.

“Oleh karena itu kami juga melakukan perimbangan dengan terus membesarkan ataupun memperluas organisasi ataupun satuan kerja yang khusus menangani isu-isu terhadap kekerasan perempuan atau kekerasan anak, dan khusus hari ini kekerasan yang terjadi di pondok pesantren,” ujar Kapolri.

Setelah pertemuan itu, Kapolri berkomitmen untuk segera menuntaskan MoU penanganan kekerasan di pesantren ini.

“Tentunya kami segera akan mengambil langkah cepat untuk segera merealisasikan MoU untuk segera bisa diimplementasikan,” ujar Kapolri.

Selain membahas penanganan kekerasan di pesantren, menurut Kapolri, dalam pertemuan dengan Ketua PBNU Alissa Wahid , juga dibahas isu kebangsaan, termasuk keberagaman dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

Kapolri menegaskan komitmennya untuk menjaga keberagaman sebagai salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia.

“Kami sangat senang dan berkomitmen untuk terus menjaga keberagaman serta toleransi, karena Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang beragam. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang harus terus kita jaga bersama,” ujar Kapolri.

Kapolri menegaskan bahwa Polri akan mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti pembahasan terkait toleransi dan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat.

“Oleh karena itu, kami akan melaksanakan kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang menjadi perhatian NU dan berbagai pihak, termasuk aktivis yang peduli terhadap persoalan ini,” tegas Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Alissa Wahid mengungkapkan bahwa, salah satu isu utama yang dibahas adalah kekerasan di lembaga pendidikan. Menurutnya, PBNU tengah berupaya untuk meminimalisasi, menurunkan, bahkan memberantas kekerasan di sekolah, madrasah, dan pesantren.

“Isu kekerasan di lembaga pendidikan menjadi perhatian utama kami di PBNU. Kami telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi hal ini,” ujar Alissa.

Alissa juga menekankan pentingnya dukungan dari Polri dalam menangani kekerasan di pesantren, sekaligus mengatasi persoalan radikalisme yang masih menjadi ancaman di masyarakat.

“Radikalisme masih menjadi isu yang perlu diwaspadai, karena bertentangan dengan semangat hubbul wathan minal iman yang dipegang oleh NU. Kami bersyukur dapat berdiskusi secara mendalam dan berbobot dengan Bapak Kapolri,” tambahnya.

Pertemuan ini menegaskan sinergi antara Polri dan PBNU dalam menjaga persatuan bangsa, serta mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat.

Sumber: Divisi Humas Polri | Editor: Intoniswan

Tag: