JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 seharusnya tidak diisi oleh orang-orang yang terafiliasi politik dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menurutnya, hal itu menjadi polemik lantaran banyaknya kader dari salah satu partai yang menempati posisi tersebut.

“FOLU Net Sink 2030 seharusnya dikelola oleh individu-individu yang profesional, yang tidak hanya didasari oleh afiliasi politik menteri bersangkutan,” kata Johan dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Johan mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah menekankan agar mengedepankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis meritokrasi. Terutama dalam kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dari itu, menurutnya, apabila semangat itu tidak dijaga, maka juga tak selaras dengan Astacita pemerintah. Padahal, Prabowo mengedepankan pemerintahan yang profesional.

“Jika proses seleksi dilakukan tanpa mekanisme yang terbuka dan hanya berbasis afiliasi politik saja, maka hal itu berpotensi tidak selaras dengan semangat pemerintahan yang profesional dan berpihak pada kepentingan nasional,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Johah pun mendesak Menhut membuka mekanisme seleksi yang transparan. Kemudian mengutamakan profesionalisme, serta menghindari konflik kepentingan. “Dengan demikian, kita bisa berharap program ini bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan hajat yang sudah diprogramkan atas program FOLU Net Sink 2030,” ucap Johan.

Dikutip, sedikitnya 11 orang kader partai masuk menjadi tim OMO FOLU Net Sink yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasari atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022.

Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah itu, 12 orang atau 25 persen merupakan kader partai politik.

Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta. Sementara, masing-masing dewan penasihat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta.

Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: Kemenhut