SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud berharap aplikasi SIPD-RI dapat digunakan sebagai alat konsolidasi untuk memasukkan aspirasi DPRD ke dalam sistem perencanaan daerah.

“Saya berharap, dengan sistem ini (SIPD) tidak ada lagi usulan masyarakat yang “mentok” karena kendala teknis. SIPD harus menjadi alat yang menyatukan niat baik eksekutif dan legislatif dalam menyuarakan rakyat. Bukan jadi penghalang aspirasi,” kata Hasanuddin Mas’ud dalam sambutannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 di Pendopo Odah Etam, Senin (5/5/2025).

Hasanuddin juga menyinggung soal perlunya pendekatan pembangunan yang bersifat holistik dan multi-dimensional. Pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan kultural harus digunakan secara bersamaan agar perencanaan tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga outcome yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Pembangunan yang baik bukan hanya yang bisa dihitung dengan angka, tetapi yang dirasakan langsung oleh rakyat yang menjawab kebutuhan mereka,” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal semua proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, termasuk pembahasan Peraturan Daerah (Perda) dan evaluasi kinerja pemerintah.

“Kami tegaskan, DPRD bukan sekadar mitra, tetapi penjaga amanah rakyat. Maka pengawasan terhadap RPJMD, RKPD, dan realisasi APBD adalah bagian dari tanggung jawab kami demi memastikan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis: Nai | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Musrenbang Kaltim