SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry otimis APBD Kaltim Tahun Anggaran 2021 yang diajukan Pemerintah Provinsi Kaltim sebesar Rp8,9 triliun bisa direalisasikan.

“Saya rasa TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sudah menghitung dengan cermat,” kata Sarkowi pada Niaga.Asia, Selasa (20/10/2020) menanggapi R-APBD Kaltim Tahun Anggaran 2021 yang diajukan Pemprov Kaltim ke DPRD Kaltim.

Menurutnya, dari pendapatan, tentu TAPD telah mengkalkulasikan, meski dalam tahun 2020 ini ada sejumlah pos pendapatan yang menurun karena aktivitas dunia usaha menurun akibat adanya pandemi COVID-19.

“Saya juga mengkalkulasi angka Rp8,9 triliun itu proporsional,” kata Sarkowi yang juga anggota Banggar DPRD Kaltim.

Pendapatan sebanyak Rp8,9 triliun tersebut, kata Sarkowi lagi,  bisa direalisasikan karena, pemerintah pusat telah mentransfer dana kurang bayar dari DBH (Dana Bagi Hasil) yang menjadi hak Kaltim pada tahun 2018 dan 2019.

“Dana bagi hasil kurang bayar itu akan ditambahkan sebagai penerimaan dan dibukukan di tahun anggaran 2021,” terangnya.

Kemudian, juga ada sejumlah dana yang jumlahnya juga cukup besar dari Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran) di APBD Tahun Anggaran 2020 yang akan dimasukkan di APBD Tahun Angggaran 2021, walau itu nanti masuknya di APBD-Perubahan 2021.

“Misalnya Silpa dari anggaran untuk COVID-19, diperkirakan ada Rp250 miliar, karena dari Rp500 miliar yang dialokasikan, sampai akhir tahun ini paling terserap hanya separuhnya,” kata Sarkowi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang diajukan Pemprov Kaltim ke DPRD Kaltim, angka finalnya

Rp 8,9 triliun.

Ketua TAPD Kaltim Sa’bani menyebut  KUA-PPAS menggunakan dana bagi hasil (DBH) yang belum digunakan. “Kira-kira Rp 9 triliun dengan menggunakan DBH yang kurang bayar,” ujarnya. (adv)

Tag: APBD Kalimantan Timur