SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketua TP PKK Kalimantan Timur (Kaltim) Sarifah Suraidah Harum menyoroti minimnya kegiatan serta sedikitnya jumlah kader penyuluhan narkoba di beberapa kabupaten/kota di Bumi Etam, terutama di Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan kunjungan perdana ke Kantor TP PKK Kaltim di Jalan M. Yamin, Samarinda, Senin (17/3), didampingi Istri Wakil Gubernur Wahyu Hermaningsih Seno yang menjabat sebagai Staf Ahli Pendidikan Keluarga TP PKK Kaltim.

Berdasarkan data TP PKK Kaltim tahun 2024, rupanya jumlah kader penyuluhan narkoba yang ada di berbagai daerah masih sangat beragam. Balikpapan, menjadi daerah yang memiliki kader penyuluhan tertinggi, yakni 1.070 orang.

Disusul Kota Samarinda 600 orang, Berau 193 orang, Kutai Kartanegara 158 orang, Kutai Timur 118 orang, Bontang 114 orang, Penajam Paser Utara 22 orang dan Paser 9 orang. Akan tetapi, di Mahakam Ulu dan Kutai Barat, tidak ada satu pun kader penyuluhan narkoba yang tercatat tahun ini.

“Kami mendapat informasi dari Ketua PKK Kutai Barat bahwa angka penyalahgunaan narkoba di sana masih tinggi. Ketika dicek, tidak ada kader penyuluhan narkoba, begitu juga di Mahakam Ulu. Ini perlu kita benahi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TP PKK Kaltim akan segera berkoordinasi dengan pihak BNN dan pemerintah daerah untuk memastikan edukasi serta pencegahan narkoba bisa menjangkau seluruh wilayah.

“Jangan sampai ada daerah yang luput dari program penyuluhan. Mari bersama-sama memastikan penyuluhan merata, apalagi narkoba sudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat,” tegasnya.

Narkoba Harus Ditangkal Mulai dari Keluarga

Menanggapi permasalahan ini, Gubernur Rudy Mas’ud, menekankan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya tugas aparat kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga.

“Berkaitan dengan narkotika dan peredaran gelap ini, tentu ini adalah tugas kita bersama. Tidak hanya tugas pihak kepolisian, BNN, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Saya paham sekali bagaimana BNN dan polisi itu bekerja,” jelas politikus Golkar ini.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah personel BNN di daerah masih jauh dari cukup. Bahkan, menurutnya, jumlah personel kepolisian di luar Pulau Jawa, termasuk di Kaltim, hanya sekitar 55 persen dari kebutuhan ideal.

“Kalau polisi saja kekurangan personel, apalagi BNN. Negara kita anggarannya terbatas. Sehingga kita perlu membantu kepolisian dan BNN dalam mengurangi peredaran gelap narkotika,” tambahnya.

Rudy Mas’ud juga mengajak masyarakat memanfaatkan bulan Ramadan sebagai momentum untuk melakukan transformasi, terutama dalam hal perbaikan akhlak dan pendidikan keluarga.

“Narkotika ini paling banyak menyerang anak-anak muda kita, walaupun tidak sedikit juga orang tua yang terjerat. Karena itu, kita harus mulai dari diri sendiri dan keluarga. Jika ingin menjauhi narkoba, tanamkan dalam pikiran bahwa kita harus menjauhinya,” katanya.

Menurutnya, pergaulan bebas sering menjadi pintu masuk seseorang ke dalam jurang hitam dan pekat narkoba. Awalnya merokok, kumpul-kumpul, minum-minuman keras, lalu akhirnya seseorang akan jatuh ke dunia narkotika.

“Akibatnya, penjara kita penuh dengan korban narkoba,” katanya.

Sebagai mantan anggota Komisi III DPR RI, Rudy Mas’ud pun menegaskan bahwa para pengguna narkoba ini seharusnya tidak dipenjarakan, melainkan direhabilitasi.

“Tapi jangan sampai ini disalahgunakan, jangan karena rehabilitasi itu tidak dihukum, lalu ada yang sengaja mencoba narkoba. Kita harus tangkal narkotika ini mulai dari rumah sendiri,” tutupnya.

Dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Kaltim, pemerintah daerah (pemda) bersama PKK dan berbagai pihak akan terus memperkuat penyuluhan serta langkah-langkah pencegahan di 10 kabupaten/kota di Bumi Etam.

Penulis: Lydia Apriliani. | Editor: Intoniswan

Tag: NarkobaPKK Kaltim