JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf berharap masukan PBNU dapat menjadi sumbangan konstruktif bagi politik bangsa. Dia menilai butuh tradisi demokrasi yang lebih rasional dan berakhlak di Tanah Air.

“Sebagaimana berulang kali kami sampaikan bahwa satu-satunya kepentingan NU dalam politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara,” kata Yahya saat menerima audiensi Ketua KPU Hasyim Asy’ari bersama Anggota Mochammad Afifudin, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos dan Yulianto Sudrajat, di Kantor PBNU, Rabu (4/1/2023).

Dari PBNU menyambut, selain Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Bidang Pendidikan dan Hukum, KH Amin Said Husni dan Wakil Sekretaris Jenderal, Mas’ud Saleh.

Yahya juga berharap pemilu ke depan tidak lagi melibatkan sentimen identitas, primordial. Tapi lebih berbicara pada kepentingan obyektif yang rasional yang didiskusikan.

“Berakhlak itu artinya disiplin di dalam menjaga suportivitas di dalam kompetisi pemilu ini,” tambah Yahya.

Sementara Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan, KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan setiap tahapan pemilu. Butuh kerja sama dengan para pihak untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih dan peserta pemilu.

“Kami mohon dukungan, bantuan doa kepada pimpinan PBNU supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, terselenggara secara lancar, damai sebagaimana sedang dirumuskan bersama dan disepakati bersama,” ucap Hasyim.

Menurut Hasyim, dengan struktur hingga tingkat ranting organisasi PBNU dapat mendukung penyampaian pesan kepemiluan dan terpenuhinya layanan kepemiluan kepada pemilih serta peserta pemilu.

“Dan kita tahu juga tokoh-tokoh kader NU banyak yang menjadi pimpinan partai politik aktivis partai politik tersebar di berbagai macam partai dan juga menjadi kepala daerah di berbagai daerah sehingga layanan kepada peserta pemilu untuk tetap berkompetisi menjadi sesuatu yang penting,” tambah Hasyim.

Lain dari itu pesan yang juga penting disampaikan kepada pemilih dan peserta pemilu adalah terkait asas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (luber jurdil). Selain itu asas kontinuitas di mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

“Sehingga agenda pemiliuhan ke pemilihan kita yang setiap 5 tahunan itu sebetulnya bagian dari agenda konstitusi,” kata Hasyim.

Sumber: Humas KPU RI | Editor: Intoniswan

Tag: Pemilu