SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 untuk di Kalimantan Timur (Kaltim) positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Dari sisi belanja negara (APBN) di Kaltim, hingga pada Semester I-2023 sudah direalisasikan sebanyak Rp19,97 triliun atau 28,83% dari pagu Rp69,25 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ada kenaikan 68,92%.
Sedangkan dari sisi pendapatan negara (APBN) di Kaltim, hingga akhir Semester I-2023 (Januari-Juni) sudah terealisasi Rp20,37 triliun atau 57,11% dari target Rp35,66 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu (2022) ada kenaikan 21,20%.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M Syaibani dalam Konferensi Pers #APBNKaltim, di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim, Jumat pagi (28/7/2023).
Turut hadir dalam konferensi memberikan gambaran tentang perekonomian dan keuangan daerah Kaltim sepanjang Semester I-2023, Kepala Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi & Keuangan Perwakilan BI Kalimantan Timur, Iwan Kurniawan H, dan Statisti Ahli Muda BPS Kalimantan Timur, Ika Ayuningtyas.
Menurut Syaibani, dari realisasi belanja APBN di Kaltim hingga akhir Semester I-2023 sebesar Rp19,97 triliun, terbagi dua. Pertama; belanja kementeri/lembaga sebesar Rp6,57 triliun atau 17,84% dari pagu Rp36,67 triliun, utamanya untuk pembangunan dasar/infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN).
“Pada tahun ini (2023) kinerja APBN di kaltim sangat dipengaruhi pada kinerja satker (satuan kerja) pembangunan IKN, dikarenakan besarnya alokasi anggaran yang dikelolanya,” ungkapnya.
Sedangkan belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Desa) sampai akhir Semester I-2023, kata Syaibani telah direalisir sebesar Rp13,43 triliun atau 41,21% dari pagu anggaran Rp32,58 triliun.
“TKDD ini didominasi penyaluran dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), serta Dada Desa (DD),” terangnya.
Syaibani juga menerangkan dari Rp69,25 triliun pagu APBD di Kaltim tahun 2023, ada enam Kementerian/Lembaga sebagai pengelola tersbesar, yaitu Kementerian PUPR sebesar Rp28,99 triliun, Kementerian Pertahanan Rp1,35 triliun, Polri Rp1,27 triliun, Kemendikbudristek Rp1,117 triliun, Kementerian Perhubungan Rp741,08, dan Kementerian Agama Rp723,15 miliar.
“Totalnya ada 41 kemeterian/lembaga menggunakan APBN di Kaltim Tahun 2023, sedangkan satuan kerja yang menggunakan APBN ada 402 satker,”kata Syaibani.
Distribusi pagu belanja K/L di Kaltim berdasarkan fungsi, kata Syaibani, ada 12 fungsi, terbesar yakni Rp14,22 triliun untuk fungsi ekonomi, untuk fungsi pertahanan Rp1,27 triliun, Ketertiban dan keamanan Rp1,93 triliun, perumahan dan fasilitas umum Rp15,75 triliun, pendidikan Rp1,99 triliun, pelayanan umum Rp721,47 miliar, pariwisata Rp1,29 miliar, lingkungan hidup Rp365,08 miliar, kesehatan Rp227,73 miliar, agama Rp165,13 miliar.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: APBNKaltimKeuangan