SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Efisiensi melalui pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah mengacu Perpres No 1 Tahun 2025, di antaranya untuk membiayai program makan bergizi gratis, dinilai akan berdampak pada perencanaan dan pembangunan di Samarinda.

Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun menegaskan kebijakan efisiensi anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L) ini tidak mengganggu jalannya proses pembangunan d daerah, khususnya Samarinda.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra bilang, anggaran Pemkot yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan pembangunan kota, terlebih lagi apabila dilakukan pemangkasan.

“Dengan adanya anggaran kemarin saja, kita anggap tidak mencukupi untuk pembangunan Samarinda. Apalagi adanya efisiensi anggaran, justru otomatis ada pengurangan dan akhirnya kita menjadi kesulitan dalam merencanakan pembangunan,” kata Samri ditemui di DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu 19 Februari 2025.

Menurut Samri, karena berimbas bagi pembangunan kota, dia tidak setuju dengan kebijakan efisiensi itu.

“Kalau dikatakan setuju atau nggak setuju, kami nggak setuju dengan efisiensi ini,” ujar Samri.

Samri juga menyoroti program MBG yang juga dinilainya berjalan kurang efektif dan efisien. Samri lebih setuju jika anggaran tersebut dialihkan untuk pendidikan gratis, yang menurutnya lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

“Kita sudah mendengar mahasiswa kemarin demo di depan kantor DPRD Kaltim. Mereka butuhnya pendidikan gratis, bukan makan gratis,” sebut Samri.

“Saya sepakat kalau itu dialihkan ke pendidikan gratis. Kalau makan gratis ini masih kontroversi. Apalagi dengan nilai Rp10 ribu-Rp15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi enggak gizinya? Jangan sampai ini program yang seharusnya membahagiakan masyarakat, justru menjadi masalah,” demikian Samri Shaputra

Penulis: Nur Asih Damayanti | Editor: Saud Rosadi

Tag: DPRD SamarindaEfisensiMakan Bergizi GratisSamarinda