
BONTANG.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, menyebut, pemerintah harus memperhatikan tiga kelurahan di Bontang yang menjadi langganan banjir rob. Tiga kelurahan itu meliputi Bontang Kuala, Bontang Baru, dan Tanjung Laut.
“Terutama akses menuju Bontang Kuala karena akan terhambat dan aktivitas masyarakat juga lumpuh pasalnya mereka tak ada jalur alternatif maka dari itu kami mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan trotoar terlebih dahulu supaya masyarakat ada akses saat air pasang,” ungkap pria yang akrab disapa Aco tersebut di sela-sela rapat paripurna di Rujab Wali Kota Bontang, Kamis (8/8/2024).
Menurutnya, pemerintah dapat menggunakan APBD Perubahan 2024 untuk melakukan perencanaan dan di 2025 dapat dilakukan pengerjaan.
“Yang urgent itu akses masyarakat pesişir Bontang Kuala, apalagi APBD Peruabahan juga cukup tinggi,” ujarnya.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) Bontang, Edy Prabowo mengatakan, untuk permasalahan banjir rob, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Perwakilan Kalimantan Timur di Balikpapan. Hasilnya, pembangunan Jalan Piere Tendean telah masuk salah satu program prioritas BBPJN di 2025 mendatang.
“Pembangunan trotoar dari kayu di Jalan Piere Tendean tahun ini tidak direkomendasikan BBPJN. Karena 2025 nanti trotoar itu akan dibongkar juga. Sebab sudah ada fungsi jalan yang memadai (dari pembangunan jalan itu). Pada intinya trotoar dari kayu ulin tersebut merupakan aset. Karena berada di jalan nasional, bisa jadi pihak BBPJN tidak mau menerima sebagai aset. Sebab sudah ada program pembangunan jalan,” jelasnya.
Penulis : Kontributor Niaga Asia, Dahlia | Editor : Intoniswan | Advetorial
Tag: Banjir