Komisi III DPRD Kaltim Minta Perusahaan Berpartisipasi Membangun 17 Desa Tertinggal

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Veridiana Huraq Wang (Foto Teodorus/Niaga.Asia)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA –  Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang meminta seluruh perusahaan yang berusaha di Kaltim untuk berpartisipasi  membangun sebanyak di 17 desa yang masih berstatus sebagai desa tertinggal.

“Ini diperlukan stimulan, termasuk dari perusahaan-perusahaan agar pembangunan di desa tertinggal bisa diberdayakan jadi desa lebih maju dan mandiri, serta punya daya tahan,” kata Veridiana Huraq Wang  dari Dapil Kutai Barat dan Mahakm Ulu ini, Senin (20/3/2023).

Untuk diketahui, data di  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, hingga awal tahun 2023  di Provinsi Kaltim tercatat 17 desa dengan status desa tertinggal, tersebar di 4 kabupaten.

Sebaran 17 desa tertinggal itu di Kabupaten Berau 1 desa yakni Kampung Kelay.  Di  Kabupaten Kutai Timur 2 desa yakni Desa Tebangan Lembak  dan Desa Mugi Rahayu. Di Kabupaten Kutai Barat 6 desa, yakni Kampung Gerungung, Tanjung Soke, Deraya, Lemper di Kecamatan Bongan, Kampung Anan Jaya dan Jelmu Sibak di Kecamatan Bentian Besar.

Kemudian di Kabupaten Mahakam Ulu  8 desa yakni, Kampung Wana Pariq, Kampung Tri Pariq Makmur, Kampung Nyaribungan, Kampung Long Penaneh II, Long Penaneh III, Kampung Noha Tivab, Kampung Noha Silat, dan Kampung Long Apari.

Menurut Veridiana, kunci utama dalam mengentaskan status desa tertinggal adalah dengan memberdayakan seluruh masyarakat desa.

Dalam memberdayakan masyarakat,  diperlukan anggaran (stimulan) yang nanti dalam pengelolaannya akan bermuara pada perubahan status desa, dari tertinggal menjadi berkembang hingga menjadi status desa maju atau mandiri.

“Jika mengacu pada jumlah desa tertinggal di Kaltim, keseluruhan desa tersebut masing-masing berada pada wilayah kawasan sungai dan terisolir, contohnya  di Kabupaten Mahakam Ulu,” ujarnya.

Seharusnya, kata Veridiana, pembangunan desa penting untuk diperhatikan, sebab desa merupakan ujung tombak negara.

“Seharusnya pembangunan desa penting untuk diperhatikan, walaupun memang  pembangunan desa tertinggal di Kaltim ini sangat bergantung pada politik anggaran,” ujarnya.

Untuk mempercepat progres pembangunan desa, Veridiana meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di  Kaltim turut berpartisipasi, sehingga status desa tertinggal bisa berubah.

“Kita semua tahu bahwa di Kaltim ini banyak sekali perusahaan besar, ada perusahaan sawit, tambang batu bara, minyak dan perusahaan kayu. Kita harapkan semua perusahan itu bisa berkontribusi melalui dana CSR, sehingga dana CSR itu bisa digunakan untuk stimulan pembangunan desa” tegasnya.

Penulis: Kontributor Niaga.Asia, Teodorus | Editor: Intoniswan | ADV Diskominfo Kaltim

Tag: