NUNUKAN.NIAGA.ASIA – DPRD Nunukan hari ini meninjau kampus Pendidikan Di Luar Domisili (PDD) Politeknik Nunukan. Area kampus nyaris tidak terurus lantaran dedaunan kering dibiarkan berserakan begitu saja. Kondisi itu dinilai tidak menggambarkan layaknya kampus tempat belajar mahasiswa.
Tidak sedikit masyarakat berpendapat, kampus Politeknik Nunukan, ibarat bangunan tua tidak bertuan, dan jauh dari kesan lembaga pendidikan tinggi. Yang terlihat, justru seperi lingkungan yang angker.
“Dari depan sampai belakang, bangunan sekolah dasar (SD) Nunukan jauh lebih tertata bagus dari kampus PDD Poltek,” kata salah seorang anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb, usai melakukan sidak, Senin (3/2).
Menurut Gat, dia merasa heran melihat tata cara pengelolaan kampus Poltek Nunukan yang jauh dari kesan tempat menimba ilmu mahasiswa dan akademisi. Bangunan bertingkat dua tersebut tidak menggambarkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan.
Bahkan, pihak kampus membiarkan halaman depan ruang belajar berserakan dengan daun-daun kering dan sarang laba-laba. Selain itu, taman yang dibangun untuk mahasiswa berkumpul duduk-duduk santai sambil membahas materi perkuliahan, ditumbuhi rumput liar dengan kursi berlumut.
“Sampah berserakan dimana-mana, lingkungan tidak tertata baik. Saya melihat manajemen tidak serius untuk mengelola barang ini,” sebut Gat.
Dijelaskam Gat, meskipun tidak punya anggaran kebersihan, manajemen kampus bisa memberdayakan mahaiswa baru, lewat kegiatan ospek. Dimana, mahasiswa diminta membawa tanaman untuk ditanam, dan membersihkan kotoran di area kampus.
Namun, pemikiran tersebut menurut Gat, tidak digunakan manajemen kampus. Mereka hanya sibuk dengan hak seorang dosen ataupun staf, tanpa berpikir cara mengembangkan kampus ataupun menciptakan suasana kampus yang indah dan bersih.
“Kita dulu jaman ospek diminta bawa kembang, diajak bersihkan kampus dan itu lumrah. Tapi sekali lagi, niat menuju kesana tidak terpikirkan,” sebut Gat.
Poltek Nunukan adalah sekolah tinggi pertama yang dibangun menggunakan APBD Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada tahun 2017. Dari kampus itu, melaksanakan wisuda pertama untuk 192 mahasiswa.
Pihak kampus tidak memberlakukan sistem pembayaran per-SKS, melainkan mahasiswa dikenakan biaya SPP sebesar Rp1.250.000 per bulan. Dari penghasilan SPP, kampus menerima total pendapatan yang jika ditotal sekitar Rp 570.000.000.
“Mungkin pendapatan kampus dari SPP ditambah dana hibah Pemkab Nunukan tidak mencukupi. Makanya kampus tidak tertata baik,” tutup Gat. (002)