SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Over kapasitas rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan di Kaltim, mesti disikapi serius. Sebab, jumlah warga binaan angkanya kini mencapai 12.423 jiwa, yang terdiri dari 10.153 narapidana, dan 2.209 tahanan se-Kaltim.

“Kita mengalami over kapasitas 347 persen. Dimana seharusnya daya tampung hanya 3.586 jiwa,” ucap Kepala Divisi Permasyarakatan Kemenkumham Kanwil Kaltim Marselina, ditemui di Rutan Klas II A Sempaja, Jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (8/1).

Untuk menanggulangi masalah itu, Kemenkumham terus berkoordinasi bersama dengan pemerintah daerah setempat. Diantaranya, mengupayakan perluasan lahan Lapas dan Rutan, serta penambahan blok tahanan.

Seperti yang telah terlaksana di salah satu Lapas Klas II A Tarakan. Dimana, bangunan lama akan direnovasi. “Sudah diukur dan sebagainya. Di Nunukan pun sudah dibuatkan blok, dan tinggal menunggu diresmikan saja,” ujar Marselina.

Marselina menjelaskan, dengan jumlah narapidana dan warga binaan yang membludak, tentu saja berpotensi terjadi tindak kriminalitas atau pelarian baik di Lapas maupun Rutan. Apalagi jika dibandingkan jumlah pegawai yang terbilang sangat kurang.

“Perbandingannya cukup besar dari jumlah napi atau tahanan,” sebutnya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga terus mengoptimalkan Satuan Operasional Internal. Ditambah dengan sistem keamanan, mulai pintu masuk sampai belakang Rutan.

“Kalau semua diikuti (pegawainya bekerja sesuai standar), sangat kecil kemungkinannya (potensi kriminalitas dan pelarian). Di tahun 2018 kami juga sudah berlakukan standar paling minimum bertaraf dunia,” terangnya.

Lebih lanjut, Marselina mejelaskan standar minimum pengamanan dan pembinaan dibagi menjadi empat pilar. Yaitu, registrasi dan klasifikasi, perawatan, pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan, serta keamanan maupun ketertiban.

“Ini sudah kami ringkas. Terdiri dari 552 indikator yang harus dipenuhi,” tutupnya. (009)

Tag: Kemenkumham