SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono, mengingatkan pemerintah daerah mencermati dan memberikan perhatian serius terhadap tantangan ekonomi daerah sebagaimana disampaikan Bank Indonesi (BI) Perwakilan Kaltim dalam laporan Tahunan Bank Indonesia Kaltim Tahun 2023.
“BI mengingatkan bahwa melorotnya harga batubara akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kaltim dan tingginya ketergantungan Kaltim akan bahan pangan dari pasokan dari luar daerah berpotensi terus-terusan jadi penyebab inflasi,” kata Sapto Setyo Pramono, hari Jum’at (01/12/2023), yang hadir di acara pertemuan Tahunan BI Kaltim mewakili ketua DPRD Kaltim, Rabu malam (29/11/2023).
Dalam acara tahunan tersebut, Deputi I Kepala Perwakilan BI Kaltim, Hendik Sudaryanto, melaporkan sejak Triwulan III-2023 harga batubara Kaltim di pasar ekspor terus turun. Kemudian, inflasi yang disebabkan lonjakan harga bahan pangan, masih potensial terjadi Kaltim, karena tingginya ketergantungan Kaltim pada pasokan dari luar daerah.
Menurut Sapto, begitu fluktuatifnya harga batubara perlu dicermati dampaknya oleh seluruh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), karena bisa berdampak pada melemahnya ekonomi daerah, pengangguran baru, dan menimbulkan masalah sosial.
“Harga batubara ditentukan suplay and demand, diatur sendiri oleh pasar, dari itu yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi masalah yang bisa ditimbulkannya,” katanya.
Sapto mengingatkan kembali, harga batubara sempat turun harganya karena menurunnya permintaan dari China dan India di tahun 2020-2021, karena pandemi Covid-19, dampaknya luar biasa, pertumbuhan ekonomi Kaltim melorot, pengangguran baru muncul, karena kontraktor di perusahaan tambang merumahkan pekerjanya.
Selain itu, Sapto juga minta ada upaya nyata dari pemerintah daerah untuk swasembada pangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, karena BI sudah memberitahukan bahwa inflasi karena disebabkan harga bahan pangan sangat potensial berlangsung terus, karena Kaltim sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Kami di DPRD juga bertanya-tanya kok tidak ada satupun bahan pangan bisa dihasilkan Kaltim untuk menutup kebutuhan rakyatnya sendiri. Beras sangat tergantung dari pasokan dari Sulsel dan Jatim, sapi potong juga sama, sangat tergantung dari luar daerah,” ujarnya.
Menurut Sapto, keliru kalau pemda sudah merasa “nyaman” dengan adanya perjanjian kerja sama dengan daerah penghasil pangan, tak perlu lagi memikirkan perlu ada swasembada pangan, karena suatu waktu perjanjian tersebut tak bisa mengatasi masalah, apa lagi perubahan iklim juga berdampak negatif pada pertanian.
“Program swasembada pangan ini harus diperjelas dan dipertegas pemerintah provinsi/kabupaten/kota,” saran Sapto.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Ekonomi Kaltim