Martin Manurung: Pertamina Harus Lakukan Reviu Menyeluruh Depo dan Kilang Minyak

Terminal BBM Pertamina di Jalan Cendana, Samarinda juga sangat dekat dengan permukiman warga. (niaga.asia/Saud Rosadi)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi VI DPR RI akan memanggil pihak Pertamina seusai masa reses untuk membahas peristiwa kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara yang terjadi pada akhir pekan lalu.

Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang turut menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia, 49 orang korban luka-luka, dan tercatat 3 orang korban yang masih dinyatakan hilang ini.

“Kami dari Komisi VI DPR, tentu akan menindaklanjuti hal ini pada masa sidang setelah reses ini. Saya turut prihatin dan berduka cita yang amat dalam atas musibah yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, yang mengakibatkan korban jiwa. Berdasarkan data terakhir sudah mencapai belasan jiwa,” ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga meminta agar Pertamina melakukan reviu secara menyeluruh terkait aspek safety dari depo-depo dan kilang-kilang milik Pertamina.

“Karena sebelumnya juga sudah terjadi kebakaran serupa di Balongan dan juga di Cilacap,” tuturnya.

Legislator Dapil Sumatera Utara II ini mengatakan persoalan itu harus menjadi perhatian serius. Ia menyarankan agar Pertamina menganalisis lokasi dan risiko seluruh fasilitas yang dimiliki perusahaan pelat merah tersebut.

Menurutnya, analisis risiko seluruh fasilitas itu penting dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Martin juga mendesak apabila teknologi tidak memungkinkan, maka solusinya harus dipikirkan lokasi yang lain.

“Ini harus menjadi pusat perhatian yang serius. Dilihat pusat lokasinya seperti apa, dan kalau memang penyebabnya adalah petir seperti yang terjadi sebelumnya, tentu harusnya ada teknologi yang bisa untuk mengatasi hal ini. Karena itu, sekali lagi saya turut berduka cita dan kami akan menindaklanjuti ini,” tutupnya.

Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan

Tag: