Penulis: Yustinus Sapto Hardjanto

Moda transportasi dan pembangkit listrik menggunakan minyak bumi dan batubara menjadi penyumbang emisi terbesar yang berdampak pada perubahan iklim.

Sebaliknya, deforestasi dan konversi lahan hutan untuk keperluan non kehutanan membuat kemampuan alam menyerap karbon menjadi menurun drastis sehingga dampak perubahan iklim menjadi semakin parah.

Pada 2024 dunia mencatat rekor baru dalam kenaikan suhu. Untuk pertama kalinya kenaikan suhu melewati ambang baras 1,5 derajat celsius. Kenaikan suhu ini memicu dampak yang serius seperti kebakaran hutan, kekeringan, naiknya permukaan air laut, dan terjadi lonjakan emisi gas rumah kaca.

Mengurangi kecanduan pada bahan bakar atau sumber energi fosil menjadi cara yang paling masuk akal untuk meningkatkan kembali daya dukung alam pada kehidupan umat manusia.

Program konversi dari energi kotor ke energi bersih dan berkelanjutan ini dikenal dengan istilah transisi energi. Namun energi telah menjadi komoditas global, masuk dalam ruang pasar sehingga rentan menimbulkan ketidakadilan.

Maka proses transisi energi yang kemudian menjadi agenda global ini harus mempertimbangkan keadilan. Bahkan musti dimanfaatkan sebagai cara membangun era baru kemanusiaan yang bukan hanya bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim tetapi juga mendukung terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial.

Indonesia bersama dengan Afrika Selatan dan Vietnam menjadi negara model untuk proses transisi energi. Oleh sebab itu pemerintah mesti memastikan keadilan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini. Transisi energi seperti proyek pembangunan lainnya selalu berpotensi untuk menyebabkan penyingkiran dan dampak buruk untuk masyarakat, terutama masyarakat lokal.

Namun sejauh ini diskursus transisi energi lebih bersifat elit dan industrial. Yang dikampanyekan sebagai transisi energi misalnya pemakaian mobil listrik. Masyarakat kemudian justru menjadi fomo, ingin menjadi pemakai yang pertama tanpa mempertimbangkan kalau sumber listriknya masih berbahan bakar fosil.

Pertanyaan atau kekhawatiran masyarakat banyak tentang transisi energi belum terjawab. Pada titik ini peran media menjadi krusial untuk menyuarakan narasi mengenai transisi energi yang berkeadilan.

Hanya saja masyarakat tak bisa bersandar sepenuhnya pada media masa, maka media komunitas, media warga atau jurnalisme warga juga perlu menyuarakan suara kaum rentan, isu yang sering diabaikan oleh media arus utama.

Jurnalisme yang berbasis pada komunitas-komunitas lokal ini akan lebih punya posisi strategis dalam membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat tempatan terhadap isu perubahan iklim dan transisi energi yang adil dan inklusif.

Oleh karenannya, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) terus mendorong diskursus transisi energi berkeadilan mendukung pengembangan Komunitas Jurnalis Warga (KJW) di tiga provinsi yakni Sumatera Selatan, Banten dan Kalimantan Timur.

Di Kalimantan Timur sendiri telah digelar Pelatihan Orientasi Jurnalis Warga, pada Jum’at (28/2/2025) di T-Co Coffee, Jalan Banggeris Samarinda. Diikuti sebanyak 20 orang dari kalangan komunitas muda/mahasiswa, petani, masyarakat adat, perempuan, buruh dan lain-lain.

Pelatihan itu merupakan upaya terbentuknya komunitas jurnalis warga dan kedepan akan berfungsi sebagai medium pendidikan bagi masyarakat untuk memahami isu transisi energi dan kaitannya dengan keadilan iklim serta upaya pelestarian lingkugan.

Tak hanya itu, komunitas jurnalis warga diharapkan mampu menangkap cerita-cerita menarik dari akar rumput yang luput dari liputan media arus utama, terutama pengetahuan dan praktek energi subsisten yang tidak didominasi oleh kepentingan investasi dan korporasi, serta dampak yang akan dialami masyarakat atas kebijakan transisi energi dalam skala besar.

KJW Kaltim diharapkan mampu memproduksi konten dan artikel tentang transisi energi yang adil sesuai dengan bahasa masyarakat atau komunitasnya sehingga mudah dipahami.

Dengan begitu, komunitas tersebut juga mampu membangun jembatan komunikasi dengan tokoh, figur, ataupun pejabat di level kota/kabupaten. Sehingga mereka ikut mendorong tercapainya kebijakan transisi energi yang adil.

Pelatihan Orientasi Jurnalis Warga juga menghadirkan narasumber yang berkompeten, yakni Mareta Sari selaku Dinamisator Jatam Kaltim dan Abdurrahman Amin, Ketua PWI Kaltim.

*) Yustinus Sapto Hardjanto  adalah Koordinator Jurnalis Warga Kaltim

Tag: Opini