BRUSSEL.NIAGA.ASIA – Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi melalui Press Briefing yang disampaikan dari Brussel, Belgia melaporkan bahwa, dia melakukan kunjungan kerja ke Brussel, Belgia, tanggal 1 dan 2 Februari.
Kegiatan selama di Brussel adalah menghadiri pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum ke-3, kemudian menghadiri pertemuan ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-24, serta melakukan serangkaian pertemuan bilateral.
“Saya mulai dengan pertemuan EU Indo-Pacific Ministerial Forum yang ke-3,” kata Menlu membuka Press Briefingnya.
Forum ini diselenggarakan oleh Uni Eropa sebagai platform dialog untuk membahas isu-isu di kawasan Indo-Pasifik serta upaya untuk meningkatkan kerja sama.
“Saya hadir di dua pertemuan sebelumnya, pertemuan yang sama, yaitu di Paris pada 2022 dan juga di Stockholm tahun lalu, 2023. Saya di dalam pertemuan yang sekarang ini diminta untuk berbicara di dua kesempatan, yaitu kesempatan pertama pada saat pembukaan di mana hanya beberapa menteri luar negeri yang diminta bicara, termasuk Indonesia dan di kesempatan kedua di sesi Roundtable I yaitu yang membahas mengenai geopolitik dan keamanan,” tulis Menlu.
Di dalam Pembukaan atau Plenary Opening Session, kata Menlu, ia menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dunia dari tahun ke tahun semakin besar, mulai dari perang di Ukraina, situasi Gaza, rivalitas kekuatan besar yang terus berlanjut, hingga kesenjangan kapasitas antar-negara yang menghambat pencapaian SDGs.
“Saya tekankan bahwa yang diperlukan dari Forum ini adalah penguatan kolaborasi, kerja sama, dan kemitraan untuk memajukan kesejahteraan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Saya sampaikan kita tidak ingin melihat kawasan Indo-Pasifik menjadi medan rivalitas. Yang kita inginkan adalah Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan,” sambungnya.
Menurut Menlu, itulah mengapa ASEAN di bawah keketuaan Indonesia tahun lalu menjadikan kolaborasi di Indo-Pasifik sebagai prioritas, termasuk melalui penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) dan memperkuat hubungan dengan Pacific Islands Forum (PIF) dan Indian Ocean Rim Association (IORA).
“Saya menekankan bahwa kerja sama di Indo-Pasifik harus inklusif, konkret, dan berpegang teguh pada hukum internasional dan paradigma kolaborasi. Prinsip-prinsip ini tertuang di AOIP sebagai panduan ASEAN dalam menavigasi dinamika di kawasan dan berinteraksi dengan mitranya dari luar kawasan,” paparnya.
Menlu menyebutkan, di AMM Retreat di Luang Prabang, Laos, yang diselenggarakan 29 Januari lalu bahwa ASEAN sepakat untuk melanjutkan pengarusutamaan AOIP di semua mekanisme ASEAN. UE adalah mitra penting bagi Indonesia dan juga bagi ASEAN dalam mewujudkan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera.
ASEAN dan UE harus berada di garda depan dalam menjaga konsistensi menghormati hukum internasional guna mencegah the mighty takes all. Hal ini termasuk di dalam isu Palestina di mana lebih dari 7 dekade bangsa Palestina terus menghadapi ketidakadilan.
“Saya menegaskan di dalam pernyataan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dan akan terus membantu perjuangan bangsa Palestina mendapatkan haknya apa pun tantangan yang harus dihadapi dan saya menyerukan kepada UE untuk menggunakan nurani menghentikan kekejaman di Palestina,” ungkap Menlu.
Sebagai pendukung hukum internasional, tegas Menlu, Uni Eropa harus konsisten dalam isu Palestina karena konsistensi antara nilai dan perbuatan menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya.
Sumber: Kemlu RI | Editor: Intoniswan
Tag: Uni Eropa