SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029, Nurhadi Saputra, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketidakseimbangan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Kota Balikpapan.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, hal ini menjadi permasalahan serius dalam sektor pendidikan yang harus segera diatasi.

Dalam pernyataannya, Nurhadi menjelaskan bahwa isu pendidikan selalu menjadi sorotan utama. Meski demikian, hingga saat ini permasalahan tersebut belum terselesaikan secara optimal.

“Permasalahan pendidikan yang terjadi ini ada dua, pertama terkait perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, serta keterbatasan anggaran,” ujar Nurhadi saat ditemui di DPRD Kaltim, Selasa (29/10/2024).

Ia menambahkan, meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur terkenal besar setiap tahunnya, penyerapan anggaran dan perencanaan pembangunan di sektor pendidikan belum berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang cukup besar.

Nurhadi menyoroti secara khusus kondisi di Balikpapan, di mana jumlah SMP Negeri jauh lebih banyak dibandingkan SMA/SMK Negeri.

“Jumlah SMP Negeri di Balikpapan mencapai 28 sekolah, sedangkan SMA/SMK Negeri hanya 15 sekolah. Ini jelas jomplang. Setiap tahunnya, lulusan SMP pasti membutuhkan sekolah lanjutan, namun kapasitas SMA yang tersedia tidak mencukupi,” jelasnya.

Data dari Dinas Pendidikan Balikpapan menunjukkan bahwa hanya sekitar 67 persen lulusan SMP yang dapat diterima di SMA/SMK Negeri. Ini memicu tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi para lulusan SMP.

“Saya memiliki tugas khusus untuk mendorong penambahan jumlah SMA/SMK Negeri di Balikpapan agar kesenjangan ini bisa diatasi,” tegas Nurhadi.

masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kerap menjadi isu panas di Balikpapan.

“Kalau mau dibandingkan dengan Samarinda, PPDB di Balikpapan terkenal dengan polemiknya. Masalahnya bukan hanya soal zonasi, tetapi lebih pada kurangnya jumlah sekolah yang tersedia,” tambah Nurhadi.

Dengan adanya kesenjangan ini, Nurhadi berjanji akan terus memperjuangkan penambahan SMA/SMK Negeri di Balikpapan agar akses pendidikan yang merata dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk masa depan pendidikan di Balikpapan yang lebih baik,” pungkasnya.

Nurhadi berharap dengan adanya peningkatan jumlah sekolah menengah, kesempatan bagi para pelajar di Balikpapan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah negeri dapat semakin terbuka lebar, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur secara keseluruhan.

Penulis ::Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim

Tag: Nurhadi SaputraPendidikan