
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Kritikan yang disampaikan Abdul Giaz, influencer sekaligus politikus muda Partai NasDem melalui media sosial, sah-sah saja dan bisa dinilai sebagai bagian dari komunikasi politik yang sah.
Hal itu disampaikan Pakar komunikasi FISIP Universitas Mulawarman, Silviana Purwanti, saat dihubungi media ini melalui pesan singkat WhatsApp, Senin (3/2/2025).
Dilihat dalam perspektif teori ruang publik (public sphere) Habermas, media sosial telah menjadi arena diskusi terbuka. Itu artinya kata Silviana, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kritikannya terhadap kebijakan pemerintah.
“Media sosial kini berfungsi sebagai ruang publik, di mana kritik terhadap kebijakan menjadi bagian dari partisipasi publik,” tuturnya.
Kasus viral Abdul Giaz di Instagram maupun TikTok, yang kerap memposting jalan-jalan rusak di Samarinda menunjukkan bahwa opini publik bisa memengaruhi respons pemerintah. Namun lanjut Silviana, penting bagi pejabat untuk mengelola kritik dengan bijak agar tidak terkesan defensif.
“Ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Kira-kira, bagaimana pejabat mengelola kritik agar tidak terkesan defensif,” terangnya.
Ia juga menyoroti bahwa dukungan luas netizen terhadap Abdul Giaz mencerminkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi. Hal ini berkaitan dengan teori agenda-setting, di mana isu yang ramai diperbincangkan di media sosial lebih cepat mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Pemerintah harus memahami bahwa komunikasi politik di era digital tidak hanya sebatas menyampaikan kebijakan, tetapi juga membangun dialog yang lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” paparnya.
Terkait etika komunikasi politik, Silviana menegaskan bahwa kritik Abdul Giaz tidak melanggar norma yang berlaku. Pasalnya, kritik yang disampaikan berbasis fakta, tidak menyerang individu secara personal, dan bukan hoaks.
“Fokus Abdul Giaz adalah pada kebijakan dan kinerja Dinas PUPR (kota/provinsi) dalam menangani jalan rusak,” tegasnya.
Dengan fenomena ini, Silviana menekankan pentingnya pemerintah untuk lebih adaptif dalam menghadapi kritikan masyarakat di media sosial, sehingga komunikasi antara pemerintah dan publik dapat berjalan lebih efektif.
Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan
Tag: Abdul GiazInfrastrukturMedsos