SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Panitia Khusus DPRD Kalimantan Timur Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 akan melakukan koordinasi strategis ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Koordinasi bertujuan menindaklanjuti hasil audit atas laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun 2024, sekaligus memastikan bahwa rekomendasi BPK tahun 2023 telah ditindaklanjuti secara serius atau belum.
Anggota Pansus LKPJ sekaligus anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengatakan bahwa kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi bagian dari komitmen DPRD dalam memastikan akuntabilitas anggaran, khususnya di sektor-sektor yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut dari temuan audit BPK sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran di lapangan. Ini bukan hanya formalitas, tapi upaya kami untuk memastikan uang rakyat digunakan dengan benar,” ujar Damayanti saat di temui di gedung E DPRD Kaltim, Selasa (29/4/2025).
Dari hasil pemantauan Pansus di lapangan, Damayanti mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran pembangunan pendidikan.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan ruang kelas dan laboratorium di sejumlah sekolah yang tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas pendukung.
“Gedungnya dibangun, tapi isinya tidak ada. Misalnya, laboratorium sudah berdiri, tapi alat praktiknya belum disiapkan. Akibatnya, gedung itu mangkrak selama setahun tanpa bisa dimanfaatkan oleh siswa. Ini yang jadi catatan serius kami,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik sekolah harus disertai dengan perencanaan lanjutan yang matang. Tanpa perencanaan multiyears yang jelas, banyak aset pendidikan akhirnya tidak maksimal dimanfaatkan.
Pansus berharap ke depan tidak ada lagi pembangunan yang bersifat simbolis tanpa keberlanjutan. Damayanti menegaskan pentingnya perencanaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada serapan, tetapi juga pada kebermanfaatan langsung bagi siswa dan tenaga pendidik.
“Pendidikan bukan hanya soal membangun gedung, tapi soal menciptakan ruang belajar yang betul-betul fungsional. Itu yang sedang kami dorong,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan | ADV DPRD Kaltim
Tag: Pansus LKPJ Gubernur Kaltim