SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Isu perebutan ketua antara Partai Golkar dan PDIP di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga menjadi penyebab molornya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akhirnya mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin.
Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan justru menyoroti penyelarasan nomenklatur yang menjadi fokus utama dalam pembentukan AKD.
“Kenapa agak lama? Ini lebih kepada persoalan perubahan nomenklatur yang juga sedang terjadi di tingkat pusat, seperti di pemerintahan Presiden. Ada banyak perubahan, seperti menteri, wakil menteri, dan badan-badan yang mengalami perubahan nomenklatur,” ujar Husni Fahruddin saat diwawancarai di gedung utama B, Senin (9/12/2024).
Menurutnya, panitia khusus (pansus) DPRD sedang berupaya menyelaraskan bidang-bidang kerja komisi agar sesuai dengan struktur di pemerintahan pusat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah.
“Kita lagi bicara banyak dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan bidang mana yang tepat untuk komisi 1, 2, 3, dan 4. Misalnya, pendidikan dipisahkan dengan kebudayaan, atau kehutanan dengan lingkungan hidup. Jangan sampai salah memasukkan bidang, sehingga tidak seirama,” jelasnya.
Husni Fahruddin menambahkan, pansus AKD juga berdebat untuk menyeimbangkan beban kerja antar-komisi.
Ia menekankan pentingnya distribusi tugas yang adil, sehingga tidak ada komisi yang terbebani secara berlebihan.
“Jangan sampai ada komisi yang menjadi ‘air mata’ dan komisi lain menjadi ‘mata air’. Semua ini sedang kita atur ritmenya. Misalnya, jangan sampai pembangunan bertumpuk di komisi 3, sehingga tugas dan tanggung jawab menjadi tidak proporsional,” paparnya.
Husni dengan tegas membantah adanya perseteruan antara Partai Golkar dan PDIP dalam pembentukan AKD. Ia memastikan bahwa dinamika yang terjadi di DPRD Kaltim saat ini murni untuk memastikan struktur yang tepat dan seimbang.
“Tidak ada perebutan antara Golkar, PDIP, atau partai lainnya. Semua berjalan dengan musyawarah. Sekitar 5-10 hari lagi, insyaallah pembentukan AKD selesai,” ungkapnya.
Ia juga memberikan bocoran terkait komisi yang menjadi fokus Partai Golkar.
“Golkar kemungkinan besar akan fokus di komisi-komisi strategis, seperti komisi 4 yang menangani pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Itu karena program kami di bidang ini cukup signifikan,” tambahnya.
Husni menyebut bahwa dinamika ini tidak menghambat kinerja DPRD Kaltim. Proses penyusunan anggaran tahun 2025 telah selesai sejak tahun lalu, sehingga tidak ada kendala berarti. Ia juga berharap pembentukan AKD yang lebih matang dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Ke depan, kami berharap kinerja DPRD semakin baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kesejahteraan tenaga kerja melalui peningkatan UMP. Semua ini akan terus kami perjuangkan,” pungkasnya.
Penulis : Nai | Editor : Intoniswan
Tag: DPRD Kaltim