SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemberdayaan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting untuk mendorong kekuatan ekonomi di daerah dan menargetkan UMKM sebagai sumber pertumbuhan. Hal ini perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui inovasi dan sinergi dengan semua pihak baik antar regulator, industri, inklusi keuangan, dan masyarakat untuk menemukan sumber ekonomi baru dari digitalisasi.
Hal itu disampaikan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono, pada diskusi panel Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 hari ketiga (10/05) yang menjadi rangkaian penutup acara yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, bertema “Government Initiative and Strategy on Digitalization Through Digital Talent and Financial Inclusion”.
Menurut Dicky, jumlah penduduk Indonesia yang masih unbanked relatif besar, yaitu 97,7 juta orang (48% dari penduduk), merupakan potensi yang besar melalui pendekatan teknologi digital.
Bank Indonesia memiliki tiga pilar strategi kebijakan sistem pembayaran berorientasi pertumbuhan, inklusi, dan stabilitas sebagai pembuka sekaligus perekat ekosistem ekonomi dan keuangan digital.
“Program DTS (Program Digital Talent Scholarship) yang baru dicetuskan tahun ini, mentargetkan pelatihan gratis untuk 100 ribu peserta. Selain itu, inisiasi pemerintah juga diimplementasikan dalam Kartu Prakerja yang berfokus pada inovasi dengan pendekatan sistem end to end digital,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Program Kartu Prakerja sejak April 2020 telah dimanfaatkan lebih dari 16,5 juta orang di 514 Kabupaten/Kota di 38 provinsi. Pemerintah melanjutkan program di tahun ini dengan menggunakan Skema Normal yang tidak lagi bersifat semi bantuan sosial, sehingga lebih difokuskan pada peningkatan keahlian.
Alumni Program Prakerja juga dimungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara itu, sektor swasta yang meliputi startup dan inkubator digital juga memberikan peluang pengalaman praktik di sektor digital dan pelatihan digital.
Menurut Dicky lagi, sementara untuk mendorong inklusi, Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam mengoptimalkan penerapan pembayaran digital dan peningkatan inklusi keuangan.
“Upaya itu dinilai berhasil mengurangi biaya transaksi keuangan, meningkatkan akses ke layanan keuangan, dan mempromosikan adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Sebagai contoh, terdapat peningkatan inklusi keuangan, dari 83,6% pada tahun 2021 menjadi 85,1% di tahun 2022,” ungkapnya.
Sesuai arahan Presiden pada Ratas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), target keuangan inklusif Indonesia untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 88% dan 90%.
Selain kerja sama antar lembaga dan swasta, untuk mengembangkan EKD (Ekonomi Keuangan Digital) Pemerintah juga memerlukan dukungan dan kesiapan masyarakat dalam mempercepat transformasi digital.
“Hal ini guna meminimalkan dampak dari disrupsi dan bagaimana setiap masyarakat harus mampu mengoptimalkan peluang dan manfaat dari perkembangan teknologi digital,” kata Dicky.
Penulis: Intoniswan | Editor: Intoniswan
Tag: UMKM