SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri menilai pemenuhan jumlah pustakawan di Indonesia harus menjadi prioritas pemerintah. Hal itu guna memenuhi tujuan dasar bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menjelaskan terdapat kesenjangan yang tinggi antara ketersediaan dan kebutuhan pustakawan. Saat ini, ketersediaan pustakawan di Indonesia hanya bisa meng-cover kebutuhan sebanyak 7,51 persen, sementara sebesar 92,49 persen belum dapat terpenuhi kebutuhan pengadaannya.
Menurutnya, diperlukan orang-orang khusus yang menangani pengelolaan perpustakaan. Sehingga, tidak hanya menyiapkan tempat perpustakaan saja akan tetapi harus ada orang yang memang spesifik di bidang itu.
“Kita mendengar ada pustakawan atau pengelola perpustakaan yang sudah mengabdi 17 tahun namun belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Ini sangat memprihatinkan, seharusnya pemerintah harus memberikan nilai khusus bagi mereka-mereka ini dan mempercepat untuk mengangkat mereka menjadi PNS itu yang kami harapkan,” jelas Sakinah dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (6/4/2023).
Politisi PKS itu menambahkan berdasarkan Survei PISA 2018, Indeks Literasi Indonesia menyebutkan urutan Indonesia berada di nomor 74 dari 79 atau enam peringkat dari bawah.
Ia memperinci survei tersebut bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada skor 371, sementara rata-rata negara OECD meliputi Australia, Austria, Belgia, Kanasa, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, dan Yunani memiliki skor 487.
Adapun menurut penilaian berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), skor Indonesia pada tahun 2022 sebesar 64,48 dari skala 1-100. Angka tersebut dinilai masih belum menggembirakan dan terus menjadi masalah nasional yang sangat memprihatinkan.
“Dengan demikian kita harus bersinergi, berjalan bersama-sama. Tidak bisa hanya komunitas saja namun semua stakeholder yang terkait harus terlibat baik itu DPR, Pemerintah Daerah, Walikota, Kepala Desa. Semua harus bersinergi untuk menaikkan budaya baca, sehingga indeks literasi bisa meningkat. Dengan demikian budaya membaca bisa menjadi salah satu pintu jalan kita untuk mengenal dunia,” ucapnya.
Sumber: Humas DPR RI | Editor: Intoniswan | Advetorial
Tag: Perpustakaan