NUNUKAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Nunukan, Kalimantan Utara telah menyiapkan lahan seluas lima hektar untuk lokasi pembangunan sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

“Kita sudah sampaikan kesiapan ikut membangun sekolah rakyat dengan menyiapkan lahan seluas 5 hektare untuk dihibahkan ke pemerintah pusat,” kata Bupati Nunukan H. Irwan Sabri pada Niaga.Asia, Jumat (18/04/2025).

Sekolah rakyat merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan, dimana pemerintah pusat bekerjasama dengan 200 kepala daerah membangun sekolah berbasis gratis.

Pembangunan sekolah gratis sendiri bertujuan untuk mengakomodir anak-anak usia sekolah dengan latar belakang keluarga miskin dan miskin ekstrim di Indonesia bisa mencapai nol persen di tahun 2026 mendatang.

“Sekolah rakyat ini bentuknya sistem boarding school, jadi siswa disiapkan asrama dan kelengkapan lainnya secara gratis hingga tamat sekolah,” bebernya.

Irwan menerangkan, tiap daerah yang bersedia membangun sekolah rakyat diharuskan menyiapkan lahan 5 sampai 10 hektare, sedangkan gedung sekolah, asrama dan fasilitas lainnya akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Melalui Dinas Sosial, Bupati Nunukan telah memilih lahan milik pemerintah daerah yang berada di Jalan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan sebagai lokasi pembangunan komplek sekolah rakyat di Nunukan.

“Awalnya kita tunjuk lahan di depan islamic center, tapi ternyata masuk kawasan mangrove, jadi dipindahkan ke Tanjung Harapan atau sekitar Lapas Nunukan,” sebutnya.

Pembangunan sekolah rakyat di wilayah perbatasan Indonesia Kabupaten Nunukan, sepenuhnya dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 100 sampai Rp 200 miliar.

Sekolah rakyat sendiri meliputi pendidikan SD, SMP dan SMA sistem boarding school. Sekolah ini nantinya akan memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak yang terkendala biaya pendidikan.

“Semua kebutuhan bersekolah ditanggung pemerintah. Ini adalah kesempatan baik untuk anak-anak perbatasan Nunukan lebih lebih maju,” kata Irwan.

Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Nunukan mendukung sekolah rakyat, Irwan menerangkan dirinya dalam waktu dekat akan bertemu dengan Kementerian Sosial membahas perjanjian MoU sekolah rakyat.

Sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin di perbatasan Nunukan, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan sekaligus langkah strategis mewujudkan Indonesia emas 2045.

“Kemarin saya sudah lihat uraian rencana pembangunan sekolah rakyat. Untuk SD 18 kelas terdiri 2 lantai, SMP dengan 9 kelas terdiri 2 lantai dan SMA sebanyak 9 kelas terdiri 2 lantai,” terang Irwan lagi.

Saat ini Dinas Sosial Nunukan sedang mendata ulang jumlah anak anak usia sekolah yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data awal gambaran siswa keluarga miskin.

Kemudian, tidak hanya gedung sekolah, pemerintah pusat akan menyiapkan guru beserta asrama untuk 45 orang, sekolah juga dilengkapi gedung serbaguna dan gedung olahraga, sarana ibadah dan lainnya.

“Anak-anak putus sekolah karena terkendala biaya bisa masuk sini, begitu pula anak-anak  Pekerja Migran Indonesia yang sulit untuk bersekolah,” tutupnya.

Penulis : Budi Anshori | Editor : Intoniswan

Tag: sekolah rakyat