BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pemerintah Kota Balikpapan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan, Senin 14 April 2025.

LKPj itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah sesuai amanat PP No 13 Tahun 2019 dan Permendagri No 98 Tahun 2020.

Dalam pemaparannya, Muhaimin menjelaskan bahwa LKPj ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026, dan juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, yang mencerminkan kinerja pemerintah kota selama tahun anggaran berjalan.

“LKPj ini menjadi gambaran atas capaian realisasi anggaran, pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tahun 2024,” kata Muhaimin.

Sepanjang tahun 2024, Kota Balikpapan mencatatkan sejumlah prestasi membanggakan dengan meraih total 72 penghargaan, terdiri dari 45 penghargaan tingkat provinsi, 26 nasional, dan 1 internasional. Capaian ini menjadi bukti dari sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Balikpapan mencapai 3,23 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 45,55 persen dari struktur ekonomi.

Kota ini juga menjadi penyumbang nilai tambah regional terbesar ketiga di Kalimantan Timur, yakni sebesar 17,91 persen.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan tren positif, meningkat dari Rp151,31 juta pada tahun 2020 menjadi Rp214,11 juta pada tahun 2024.

Sementara itu, inflasi berhasil dikendalikan di angka 1,11 persen berkat program seperti urban farming, operasi pasar murah, dan penyaluran cadangan pangan daerah.

Di bidang sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 naik menjadi 82,62 –melampaui rata-rata nasional dan mengalami peningkatan 0,59 poin– dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 2,23 persen, salah satu yang terendah di Indonesia.

Namun demikian, tantangan juga tetap ada. Tingkat pengangguran terbuka mengalami sedikit kenaikan dari 6,09 persen pada 2023 menjadi 6,22 persen. Begitu pula dengan indeks ketimpangan pengeluaran (Gini Ratio) yang naik tipis dari 0,323 menjadi 0,324.

Untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 4,01 triliun, dan terealisasi sebesar Rp 4,02 triliun atau 100,26 persen.

Sementara itu, belanja daerah mencapai Rp 4,54 triliun, dan telah digunakan untuk mendukung program-program pembangunan serta pelayanan publik.

“Seluruh capaian ini adalah hasil kerja kolektif dan menjadi pendorong bagi kami, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Muhaimin.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: BalikpapanKeuanganPemkot BalikpapanPengangguran