SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mulai dibelanjakan sekitar bulan April, atau setelah Lebaran IdulFitri 1446 Hijriah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa pihaknya menginginkan progres penyerapan anggaran berjalan lebih cepat agar program pembangunan yang telah dicanangkan bisa segera terealisasi.

“Bulan April kita mulai, setidaknya setelah lebaran itu sudah bisa running semua. Kita ingin progres penyerapan APBD-nya cepat, maka kita perintahkan Bu Sekda selaku ketua TAPD untuk segera memulai,” ujar Seno Aji menjawab Niaga.Asia di Gedung B Kompleks DPRD Kaltim jalan Teuku Umar Samarinda, Jum’at (14/3).

APBD Kaltim 2025 telah disepakati sebesar Rp21 triliun. Namun, Seno Aji menyebut angka tersebut masih bisa mengalami perubahan dalam beberapa hari ke depan, tergantung hasil evaluasi efisiensi anggaran.

“Kalau enggak salah sekitar Rp21 triliun ya. Tapi dengan efisiensi kemarin nanti saya lihat dulu, kan ini belum fix. Kemungkinan 3-4 hari lagi akan kita lihat, kira-kira fix-nya berapa anggaran kita ini,” katanya.

Terkait alokasi anggaran, Pemprov Kaltim tetap mempertahankan skema belanja seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

Sementara untuk sektor infrastruktur lanjut Seno Aji, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4-5 triliun. “Mencakup apa saja? Banyak nanti. Banyak lah. Pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain,” bebernya.

Untuk diketahui sebelum dilakukan efisiensi anggaran, adapun struktur APBD tahun 2025, direncanakan sebagai berikut:

Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp20,1 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp20,95 triliun, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp850 miliar.

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp10,3 triliun, pendapatan transfer Rp9,86 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp202,5 miliar.

Belanja daerah mencakup belanja operasional sebesar Rp9,56 triliun, belanja modal Rp4,56 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, dan belanja transfer Rp6,71 triliun.

Pemprov Kaltim pun menargetkan sejumlah indikator agar tercapai di tahun 2025, yakni indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 78,53 persen, laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,30 persen, tingkat kemiskinan 5,67 persen, dan indeks penurunan emisi sebesar 31,89 persen.

Politikus Gerindra itu menekankan pentingnya melakukan percepatan penyerapan anggaran agar pembangunan di Bumi Mulawarman bisa berjalan efektif. Sehingga, APBD Kaltim 2025 benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Serapan anggaran harus optimal,” tegas pria kelahiran Semarang itu.

Dengan dimulainya belanja APBD pada April, diharapkan pembangunan di berbagai sektor bisa berjalan lebih cepat, terutama dalam mendukung infrastruktur dan pelayanan publik yang menjadi prioritas utama Pemprov Kaltim.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: APBD Kaltim 2025