Pemprov Kaltim Sedang Mendata dan Menyusun Kebijakan Tambahan Insentif bagi Guru PAUD, SD, dan SMP

Rapat pendataan guru PAUD, SD dan SMP, serta pendataan warga miskin berbasis DTKS dan P3KE, di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Samarinda. (Foto Istimewa)

SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah melakukan pendataan terhadap guru-guru PAUD, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta, guna menyusun kebijakan tambahan insentif yang lebih adil.

“Saat ini terdapat disparitas insentif guru-guru di berbagai daerah, di mana di Kutai Timur jumlahnya bisa mencapai Rp3 juta per bulan, sementara di Samarinda hanya Rp750 ribu saja. Perbedaan ini tentu berdampak pada semangat mengajar dan kesejahteraan mereka,” kata Seno Aji ketika ditemui  wartawan disela-sela kesibukannya di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Selasa (4/3/2025).

Adanya disparitas insentif guru-guru  ini mendorong Pemprov Kaltim untuk melakukan pendataan terhadap guru PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta. Pendataan ini diperlukan untuk mendapatkan data akurat sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.

“Kita ingin mendapatkan data-data mereka dulu sehingga pada saat kita memberikan insentif itu tidak salah beri,” ujarnya.

Meski kewenangan pemberian insentif guru pada jenjang PAUD, SD dan SMP sebenarnya berada di pemerintah kabupaten/kota, tetapi Pemprov Kaltim tetap ingin turun tangan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh daerah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap guru mendapatkan insentif yang layak dan merata. Oleh karena itu, pendataan ini penting agar tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh antarwilayah,” bebernya.

Salah satu aspek yang diperhatikan dalam program ini adalah metode pencairan insentif. Pemprov Kaltim berencana menggunakan sistem transfer langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa melalui kas daerah. Cara ini dinilai lebih transparan dan mengurangi potensi keterlambatan dalam pencairan dana.

“Intinya kita memastikan distribusi insentif yang lebih adil di seluruh kabupaten/kota,” tegasnya.

Wakil Gubernur Seno Aji (Niaga.Asia/Lydia Apriliani).

Kendati begitu, ada beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan, terutama dalam menentukan besaran peningkatan insentif bagi daerah-daerah di Bumi Mulawarman yang saat ini mendapatkan jumlah lebih kecil.

Hingga saat ini, tim transisi masih melakukan analisis terkait kemampuan anggaran daerah dan proyeksi kebutuhan keuangan jika insentif guru dinaikkan secara merata di seluruh Kaltim.

“Besarannya belum tahu. Kan masih dianalisa oleh tim percepatan. Nanti kita lihat kira-kira berapa persen peningkatannya. Saya sendiri belum tahu, belum sampai ke situ,” tegasnya.

Untuk diketahui, pendataan ini dihadiri oleh Asisten I Pemprov Kaltim Syirajuddin, Kabiro Kesra Pemprov Kaltim Dasmiah, Anggota Tim Transisi Pemerintahan Rudy-Seno Bohari Yusuf dan Herman A. Hasan, serta masing-masing perwakilan dari kabupaten/kota di Kaltim.

Selain pendataan guru PAUD, SD dan SMP, Pemprov Kaltim juga sekaligus melakukan pendataan kemiskinan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan P3KE di seluruh kabupaten/kota di Bumi Mulawarman.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan efektivitas program pembiayaan pendidikan Gratispol Generasi Emas, yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: