BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan penyelesaian masalah banjir yang sering melanda kota ini tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Menurutnya, permasalahan banjir serupa juga dihadapi oleh kota-kota besar lainnya, seperti Samarinda dan Jakarta, yang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan drainase dan tata ruang.

Menurut Alwi, penanganan banjir secara menyeluruh di Balikpapan memerlukan anggaran yang sangat besar, mencapai Rp 2,6 triliun. Namun, dana yang tersedia hingga saat ini masih jauh dari jumlah tersebut.

“Kami baru menganggarkan sekitar Rp 200 miliar,” kata Alwi, Kamis 6 Februari 2025.

Dari anggaran yang ada, Alwi menjelaskan bahwa Rp 136 miliar digunakan untuk penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, salah satu titik kritis di kota ini.

Selain itu, Rp 20 miliar dialokasikan untuk pembangunan rumah pompa, yang bertujuan mempercepat proses pembuangan air saat hujan lebat.

Dengan total anggaran yang baru mencapai sekitar 10 persen dari kebutuhan yang ada, Alwi menegaskan bahwa penanganan banjir harus dilakukan secara bertahap.

“Kita harus terus menganggarkan dana setiap tahunnya, karena ini adalah skala prioritas,” lanjutnya.

Alwi juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, agar setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.

DPRD Balikpapan, menurut Alwi, akan terus berkomitmen untuk mengalokasikan dana guna mengatasi permasalahan banjir. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang efektif, seperti memperbaiki infrastruktur drainase, memperbanyak kolam retensi, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.

Untuk tahun ini, Pemkot Balikpapan telah mengalokasikan anggaran tambahan untuk menangani banjir di beberapa titik rawan, yang diharapkan dapat mengurangi frekuensi banjir yang sering mengganggu aktivitas warga.

Alwi juga mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penanganan banjir, seperti menjaga kebersihan saluran air, dan tidak membuang sampah sembarangan.

“Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan, agar solusi jangka panjang dapat terwujud dengan baik,” demikian Alwi.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi

Tag: APBDBalikpapanBanjirdprd balikpapan