SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menilai bahwa pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim minim transparansi dan lebih menonjol sebagai bentuk balas jasa politik pasca-Pilgub tahun 2024, ketimbang kebutuhan percepatan pembangunan itu sendiri.

“Saya justru melihat urgensinya bukan untuk percepatan pembangunan. Tapi tim ini untuk mengakomodir orang-orang yang dianggap berjasa saat Pilgub kemarin. Itu terlihat dari prosesnya yang tidak transparan dan daftar nama yang belum diumumkan secara resmi,” kata Saipul pada Niaga.Asia, Senin (7/4/2025).

Saipul juga menyoroti risiko pemborosan anggaran, apalagi dengan jumlah personel mencapai 28 orang yang berpotensi akan menerima gaji, honor, dan tunjangan dari APBD.

“Lebih baik anggaran yang besar itu dialihkan ke kebutuhan dasar masyarakat, misal seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Ini bukan langkah realistis, apalagi dalam kondisi ekonomi saat ini,” jelasnya.

Tak hanya itu, Saipul khawatir pembentukan TGUPP Kaltim dalam struktur sebesar itu bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya khawatir nanti TGUPP malah jadi penggerak OPD. Itu menimbulkan dua kekuasaan. Padahal OPD sudah ada dan lengkap, tinggal digerakkan saja langsung oleh Gubernur atau Wakil Gubernur,” tuturnya.

Ia juga mempertanyakan kapasitas kepala daerah yang merasa perlu membentuk tim besar di luar struktur resmi pemerintahan.

“Seakan-akan tanpa tim ini tidak akan jalan program pembangunan. Tanpa tim ini tidak akan efektif pembangunan yang mereka akan jalankan. Itu menurut saya, sesuatu yang berarti menandakan bahwa apa kepala daerah itu tidak mampu sebenarnya,” tegasnya.

Tak lupa, Saipul mengingatkan, ketertutupan informasi justru memperburuk persepsi publik terhadap TGUPP.

“Orang-orang pasti bertanya-tanya apa sih tim ini. Karena dari awal sudah tidak transparan. Kalau tidak terbuka dari awal, berarti ada yang disembunyikan. Saran saya, lebih transparansi lagi,” pungkasnya.

Ia turut menyarankan agar Pemprov Kaltim memaksimalkan OPD untuk menjalankan visi-misi gubernur terpilih. Jika pun TGUPP tetap dibentuk, maka harus dengan struktur kecil, transparan, dan berbasis pada keahlian serta akuntabilitas.

“28 orang itu terlalu besar, 9 orang saja sudah cukup kok. Karena yang dibutuhkan Provinsi Kaltim sekarang ini adalah kerja nyata dan efisiensi, bukan pemborosan yang dibungkus oleh percepatan pembangunan,” tutupnya.

Penulis: Lydia Apriliani | Editor: Intoniswan

Tag: Pemprov KaltimTGUPP Kaltim