Pengelolaan Pengaduan yang Baik Membuat Pemerintah Cepat Mengidentifikasi Masalah  

 Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robby Yuridi Hatman, membuka Bimtek Pengelolaan Pengaduan dengan Sistematika Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Tarakan, Rabu, (7/8). (Foto Diskominfo Kaltara/Niaga.Asia)

TARAKAN.NIAGA.ASIA – Pengelolaan pengaduan publik memegang peran krusial dalam proses reformasi birokrasi. Pengelolaan pengaduan yang baik membuat pemerintah dapat dengan cepat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Hal itu dikatakan Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa, dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Robby Yuridi Hatman, saat membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan dengan Sistematika Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Tarakan, Rabu, (7/8).

Menurut Robby, pengelolaan pengaduan yang baik, juga membuat pemerintah bisa cepat  memperbaiki kinerja unit-unit kerja pemerintahan secara terus menerus.

“Kegiatan bimtek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengaduan yang efektif dan efesien. SP4N LAPOR ini menjadi salah satu alat yang penting untuk mewujudkan hal tersebut,” terangnya.

Robby menambahkan, keberhasilan mengimplementasikan SP4N LAPOR bergantung pada kualitas SDM pengelola pengaduan.

“Karena itu, melalui Bimtek ini, pemerintah berupaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas para pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintahan,” katanya.

Tidak hanya itu, Robby juga menegaskan, SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan bertanggungjawab memastikan setiap pengaduan yang masuk dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“Saya berharap, setelah mengikuti kegiatan bimtek ini, pengelola dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan pengaduan di instansi masing-masing,” harapnya.

Hadir dalam kegiatan Bimtek ini Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kaltara Iskandar, Kepala Keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan OMBUDSMAN RI Perwakilan Kaltara Dita Mellyanika, Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri Arkom Muandar, dan peserta bimtek dari provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara. (adv/dkispkaltara)

Tag: